Selamat datang di Website Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

Website ini diharapkan sebagai media publikasi kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan gambaran Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek dalam hal Pemerintahan Umum

 

RENSTRA

RENSTRA KECAMATAN KAMPAK

Print
Category: RENSTRA
Published on Thursday, 02 June 2016
Written by Super User

BAB I

 

PENDAHULUAN

 

1.1.    Latar Belakang

 

  • Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program.
  • Fungsi Renstra

a. Memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang kan datang.

  1. Dapat mengukur Outcome (hasil) yang harus dicapai
  2. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas
    1. Menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain
    2. Mempermudah capaian target, strategis dan penggunaan sumbeer daya
  • RPJMD Kabupaten Trenggalek sebagai bahn acuan renstra yang akan dijabarkan menjadi renja tahunan.
  • Memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten

 

Dalam pembentukan Perangkat Daerah Kecamatan dan Kabupaten, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Trenggalek dan dijabarkan  Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dan Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Perangkat Daerah atau Instansi lainnya.

Berikut mengenai perencanaan strategik adalah suatu proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan, partisipatif, mengorganisasi secara sistematik, usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Bahwa di dalam AKIP, merupakan instrument pertanggung jawaban. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja kecamatan. Perencanaan strategik kecamatan merupakan integrasi antara keahlian SDM dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem lokal dan nasional.

Lebih jauh di dalam rangka efisiensi dan efektifitas program serta mampu agar tetap eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat serta situasi lingkungan yang selalu mengalami perubahan, maka kecamatan harus terus menerus melakukan pembenahan ke arah perbaikan. Perubahan  yang menuju perbaikan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perubahan yang dapat dilakukan antara lain mencakup re-enginering, re structuring, quality program, merger dan equitition, strategis change dan cultural change. Sehingga dalam situasi yang penuh ketidakpastian, maka setiap SKPD perlu menyusun RENSTRA.

 

1.2.   Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (RENSTRA) kecamatan Kampak  2016 – 2021 disusun berasarkan pada beberapa ketentuan peraturan adalah sebagi berikut :

a.   Landasan idiil Pancasila;

b.   Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;

c.   Landasan operasional meliputi :

1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara;

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.   

6.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;

10.    Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

11.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan daerah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

15.    Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

16. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

17.    Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan Rencana  Pembangunan Nasional;

18.    Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat ;

19.    Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ;

20.    Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lemabaaran Negar Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

21.    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;

22.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

23.   Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

24.    Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015 ;

25.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

26.    Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

27.    Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 ;

28.    Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

     ( RPJMD ) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E) ;

29.  Peraaturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaen Trenggalek tahun 2010 - 2015.

 

1.2.    Maksud dan Tujuan

  1. Maksud Penyuunan Renstra
    1. Memberikan arah dan pedoman bagai semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sahingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 – 2021 dapat tercapai.
    2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasian instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
    3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan ( Stakeholders tentang rencana pembangunan lima tahunan ).
    4. Menjadi kerangka dasar bagi kantor Kecamatan Kampak dalam upaya meningkatkan kualitas perencanan pembangunan

2. Tujuan Penyusunan Renstra

  1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kampak sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun
  2. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan disertai sasaran dan fokus program kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
  3. Menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
  4. Menetapkan berbagi program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan
  5. Memudahkan para pemangku kepentingan ( Stakeholders ) untuk menetapkan kebijakan.
  6. Menyediakan dokumen sebgai pedoman untuk dijadikaan dasar dalm menyusun Rencana Kerja Tahunan ( RENJA), sehingga pelaksanan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejhteraan masyarakat dan pengembangan wilayah
  7. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kampak, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan porsi yang diamanatkan. Penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Kampak bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kampak dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021. Sebagaimana diketahui bahwa 16 (enam belas) program prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1.   Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik ;

2.   Peningkatan Aksesbilitas Pelayanan Pendidikan Murah dan Bermutu;

3.   Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Murah dan Memadai ;

4.   Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur ;

5.   Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agrobisnis / Agroindustri ;

6.   Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ;

7.   Perluasan Lapangan Kerja ;

8.   Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan ;

9.   Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat ;

10.   Penguatan Pemerintahan Desa ;

11.   Peningkatan Investasi di Bidang Pertambangan dan Pariwisata ;

12.   Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia ;

13.   Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang dan Terjaminnya Kesetaraan Gender ;

14.   Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial ;

15.   Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga ;

16.   Pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kewaspadaan terhadap bencana alam ;

 

Dalam hubungan ini maka maksud dan tujuan penyusunan perencanaan strategik kecamatan adalah dalam rangka menciptakan keselarasan dengan tugas dan fungsi kecamatan, sehingga yang memungkinkan menjadi program prioritas kecamatan adalah :

  1. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik ;
  2. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur ;

         3.   Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agrobisnis/ Agroindustri ;

         4.   Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur ;  cx

         5.   Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan ;

         6.. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat ;

         7.   Penguatan Pemerintahan Desa ;

         8.   Peningkatan Investasi di Bidang Pertambangan dan Pariwisata ;

         9.   Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia ;

       10.   Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang dan Terjaminnya Kesetaraan Gender ;

11. Peningkatan Peran Pemuda dan masyarakat dalam Pengembangan   seni Budaya dan Olahraga ;

12.   Pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kewaspadaan terhadap bencana alam.

 

1.3.    Sistematika Penulisan

      Rencana Strategis Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021 disusun menurut sistematika sebagi beerikut :

BAB I    PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar/Landasan Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

 

BAB II   GAMBARAN PELAYANAN UMUM SKPDDAN KONDISI WILAYAH KECAMATAN KAMPAK

 

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Kampak

2.2 Sumber Daya Kecamatan Kampak

2.3 Kondisi Wilayah dan Proyeksi Ke Depan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Kampak

 

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4 Penentuan isu-isu strategis

     

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

                        4.1 Visi dan Misi Kecamatan Kampak

                        4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

                        4.3 Strategi dan Kebijakan

 

         BAB V   RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

                       

               BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KAMPAK YANG  MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

BAB. VII PENUTUP

 

BAB II

 

GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH KECAMATAN KAMPAK

 

2.1    Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Kampak

Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Trenggalek dan dijabarkan  Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sebagai penyelenggara pemerintahan kecamatan dan koordinator penyelenggaraan program pembangunan di wilayah kerjanya, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dan Camat sebagai koordinator penyelenggaraan program pembangunan di wilayah kerjanya.

Adapun Kecamatan sesui Peraturan Bupati Trenggalek, Nomor 131 Tahun 2011, pasal 3 mempunyai tugas pokok kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah kecamatan. Dan juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud sesuai pasal 4 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 131 Tahun 2011 tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi :

  1. perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan ;
  2. pengkoordinasian operasional program-program pemerintah diwilayah kerjanya ;
  3. penyelenggaraan ketatausahaan kecamatan ;
  4. penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
  5. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
  6. penyelenggaraan tata kelola administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan ;
  7. Pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan ;
  8. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial
  9. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tatra diwilyah kerja

10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, kecamatan mempunyai kewenangan :

1.   pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;

2.   pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya ;

3.   pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat :

4.   pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Dan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, membina dan memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan kecamatan.

Sesuai pasal 8 ayat 2 sekretariat mempunyaai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, membina dan memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan Kecamatan, sesuai pasal 9 Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut   :

  1. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan camat ;
  2. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan sekretariat ;
  3. pembinaan organisasi dan ketatausahaan kecamatan ;
  4. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan keuangan ;
  5. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan ;
  6. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

                        Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

  1. Sub Bagian Perencanaan , Pelaporan dan Keuangan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan  Keuangan melaksanakan tugas :

  1. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan dan pelaporan Keuangan ;
  2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan pelaporan Keuanagan;
  3. menyusun rencana program dan/atau kegiatan perencanaan dan pelaporan Keuangan ;
  4. melakukan kegiatan pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan Keuangan ;
  5. melakukan penyusunan penatausahaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja kecamatan ;
  6. melakukan penatausahaan keuangan dan pelaporan kecamatan
  7. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta pendataan hasil kinerja perencanaan dan pelaporan adminsitrasi Keuangan ;
  8. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

 

         Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas :

  1. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
  2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
  3. menyusun rencana program dan/atau kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
  4. Menyiapkan bahan pertimbangban DP-3 bagi petugas laporan SKPD lain yang beerda di kecamatan
  5. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
  6. melakukan penatausahaan surat menyurat, perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan kecamatan ;
  7. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta pendataan hasil kinerja administrasi umum dan kepegawaian ;
  8. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Tata Pemerintahan sesuai dengan pasal 13 , yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Dan mempunyai tugas :

  1. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional pemerintahan ;
  2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pemerintahan ;
  3. menyiapkan data sebagai bahan menyusun rencana program dan/atau kegiatan pemerintahan ;
  4. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemerintahan ;
  5. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan administrasi pertanahan/keagrariaan ;
  6. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan monografi wilayah kecamatan ;
  7. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan/atau Kepala Kelurahan serta Keputusan Kepala Desa dan/atau Kepala Kelurahan ;
  8. melakukan inventarisasi tanah kas desa dan tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa ;
  9. menyiapkan bahan pembinaan politik dan ideologi negara ;
  10. menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan tanah kas desa dan kekayaan desa lainnya maupun penggalian sumber-sumber pendapatan desa dan kelurahan ;
  11. membantu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilihan Bupati), pemilihan Gubernur, pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif ;
  12. membantu dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
  13. melakukan pendataan hasil kerja kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan ;
  14. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta pendataan hasil kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
  15. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Dan mempunyai tugas :

  1. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional ketentraman dan ketertiban umum ;
  2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ;
  3. menyusun rencana program dan/atau kegiatan ketentraman dan ketertiban umum ;
  4. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria ketentraman dan ketertiban umum ;
  5. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta komponen Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ;
  6. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan laporan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban kecamatan ;
  7. menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan upacara-upacara peringatan hari besar nasional/upacara kenegaraan ;
  8. membantu pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilihan Bupati, pemilihan Gubernur, pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif) ;
  9. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penanganan perlindungan masyarakat akibat pelanggaran HAM dan masalah sosial ;
  10. menyiapkan data sebagai bahan pemprosesan rekomendasi ijin gangguan (HO) dan perizinan lainnya ;
  11. melakukan kegiatan pelayanan tehnis dan administrasi ketentraman dan ketertiban umum  ;
  12. melakukan pendataan hasil kerja kegiatan ketentraman dan ketertiban umum  ;
  13. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta pendataan hasil kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
  14. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Dan mempunyai tugas :

  1. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang kependudukan ;
  2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan kependudukan ;
  3. menyusun rencana program dan/atau kegiatan kependudukan ;
  4. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kependudukan ;
  5. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan pendataan ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
  6. menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir pembinaan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana (KB);
  7. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan monografi wilayah kecamatan ;
  8. menyiapkan data sebagai bahan pemantauan dan pengendalian penduduk wilayah kecamatan ;
  9. menyiapkan data sebagai bahan pelaksanaan sensus penduduk ;
  10. melakukan kegiatan pelayanan tehnis dan administrasi kependudukan ;
  11.  melakukan pendataan hasil kerja kependudukan ;
  12. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta pendataan hasil kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
  13. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Dan mempunyai tugas :

  1. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang perekonomian dan pembangunan ;
  2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perekonomian dan pembangunan ;
  3. menyusun rencana program dan/atau kegiatan perekonomian dan pembangunan ;
  4. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perekonomian dan pembangunan;
  5. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan administrasi pertanahan/keagrariaan ;
  6. melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan, usaha kecil dan menengah ;
  7. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan pembangunan sarana prasarana dea/kelurahan ;
  8. menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan desa, kelurahan dan/atau kecamatan ;
  9. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan tata ruang wilayah kecamatan dan penyusunan profil desa/kelurahan ;
  10. melakukan kegiatan pelayanan tehnis dan administrasi perekonomian dan pembangunan ;
  11. melakukan pendataan hasil kerja perekonomian dan pembangunan;
  12. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta pendataan hasil kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
  13. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Dan mempunyai tugas :

  1. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang kesejahteraan rakyat;
  2. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
  3. menyusun rencana program dan/atau kegiatan kesejahteraan rakyat;
  4. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kesejahteraan rakyat;
  5. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan ;
  6. menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika,psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya ;
  7. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan keagamaan/kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun antara umat beragama dengan Pemerintah ;
  8. menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir pelaksanaan pencegahan serta penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi ;
  9. melakukan kegiatan pelayanan tehnis dan administrasi kesejahteraan rakyat;
  10. melakukan pendataan hasil kerja kesejahteraan rakyat;
  11. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta pendataan hasil kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
  12. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun Rincian Jabatan dan bagan struktur organisasi kecamatan Kampak sebagaimana   berikut ini :

 

DAFTAR PERSONIL YANG ADA DI KANTOR KECAMATAN KAMPAK

 

  1. JABATAN STRUKTURAL           :
  1. CAMAT                                           : Drs. HARIYADI
  2. SEKRETARIS                               : SUHARNO, SP (MPP)
  3. KASI TATA PEMERINTAHAN    : -
  4. KASI TRANTIBUM MAS              : SISWOYO, S.Pd
  5. KASI EKONOMI PEMBANG.      : AGUNG WUKIRNO, SE, M.Si
  6. KASI KESRA                                 : ASMUNGI, SH
  7. KASUBBAG UMUM PEG            : SUMILAH
  8. KASUBBAG PER.PELAP.KEU : P A I T, S.Pd

 

  1. JABATAN STAF UMUM              :
    1. SUNARTI
    2. MINARNI
    3. IMAM DJOEWAENI
    4. WIJI
    5. BAHNANTORO
    6. DIAN TYAS RINI
    7. SAMUGI
    8. SUMARNI
    9. JABATAN SEKRETARIS DESA            :
      1. BUNTARAN
      2. SUWARNI
      3. PAINI
      4. PARNI
      5. JABATAN PENJAGA/CARAKA             :
        1. UGIK SUPRIYONO
        2. SINGGIH PITONO

 

STRUKTUR ORGANISASI

      KECAMATAN  KAMPAK

 
   
 

2.2    Sumber Daya Kecamatan Kampak

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Kecamatan Kampak memiliki sumber daya organisasi yang terdiri dari sumber daya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

A.  Sumberdaya Aparatur

Kondisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Kampak sampai dengan bulan Desember 2010 berjumlah 16 (enam belas) orang, dengan perincian :

Tabel. Jumlah Golongan Pegawai Kecamatan Kampak

 Tahun 2016

No

Golongan

Jumlah Pegawai

1.

Golongan IV

3 orang

2.

Golongan III

7 orang

3.

Golongan II

8 orang

4.

Golongan I

  1  orang

5.

HONORER

2 orang

JUMLAH

21 orang

 

Selanjutnya kondisi PNS berdasarkan tingkat pendidikannya dengan jumlah pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 6 Orang, Diploma III sebanyak - orang, SMA/SMEA SEDERAJAT sebanyak 13 orang dan untuk jenjang pendidikan SLTP sebanyak 1 Orang

Jumlah pegawai yang ada saat ini dirasakan sudah cukup memadai. Namun demikian, bilamana ditinjau dari aspek profesional, perlu selalu ada pembinaan melalui Diklat. Apalagi pada dewasa ini, cepat terjadi perubahan-perubahan, apakah itu mengenai perangkat lunak maupun peralatan-peralatan kantor.

B.  Sarana Prasarana

Sedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Kampak sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor, dapat dirInci sebagaimana tabel dihalaman berikut ini. 

INVENTARIS BARANG KANTOR KECAMATAN KAMPAK

 

 

 

 

 

NO

NAMA BARANG

JUMLAH

KETERANGAN

1

SEPEDA MOTOR

7

UNIT

 

2

TRUCK

1

UNIT

 

3

MINIBUS ( PHANTER )

1

UNIT

 

4

MESIN KETIK

1

BUAH

 

5

ALMARI BESI

4

BUAH

 

6

FILING KABINET

4

BUAH

 

7

MEJA

29

BUAH

 

8

KURSI

36

BUAH

 

9

TELEVISI

1

UNIT

 

10

COMPUTER

4

UNIT

 

11

TELEPON/INTERNET

1

UNIT

 

12

SON SISTEM

1

SET

 

13

 PARA BOLA

SET

 

14

PAPAN PENGUMUMAN

1

BUAH

 

15

DATA DINDING PEGAWAI

1

BUAH

 

16

AC

1

BUAH

 

17

FAXIMILE

1

UNIT

 

18

LAPTOP

 5

BUAH

 

19

GENERATOR/GENSET

2

PAKET

 

20

KAMERA DIGITAL

1

BUAH

 

 

2.3 Kondisi Wilayah  dan Proyeksi Ke Depan

Kecamatan Kampak merupakan satu dari empat belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Letaknya berada di bagian selatan dari Ibu Kota Kabupaten Trenggalek dengan jarak tempuh + 20 km dan waktu tempuh + 0,5 jam kendaraan bermotor. Luas wilayah 7.714.569 Ha secara geografis terletak pada koordinat 111024’ s/d 112011’ BT  7053’ s/d 8034’ LS dengan tanah yang berbukit-bukit dengan ketinggian 120 – 900 m diatas permukaan laut.

Kecamatan Kampak berbatasan dengan :

  1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Gandusari
  2. Sebelah Timur dengan Kecamatan Watulimo
  3. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Munjungan
  4. Sebelah Barat dengan Kecamatan Dongko – Karangan

Terdiri dari 7 (tujuh) Desa, Terinci jumlah RT246 yaitu :

  1. LUAS DESA BESERTA JUMLAH RT SE KECAMATN KAMPAK :

 

No

Desa

Jumlah RT

Luas ( Ha)

1

Bendoagung

39

646.927

2

Bogoran

33

917.884

3

Ngadimulyo

44

2.050.913

4

Karangrejo

51

1.998.258

5

Senden

28

697.550

6

Sugihan

24

506.037

7

Timahan

27

897.000

 

Jumlah

246

7.714.569

 

  1.   JUMLAH PENDUDUK KONDISI PER 1 JANUARI 2016.

 

No

Desa

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Bendoagung

2.926

2.955

5.881

2

Bogoran

2.624

2.542

5.166

3

Ngadimulyo

3.280

3.352

6.632

4

Karangrejo

4.071

3.974

8.045

5

Senden

2.288

2.185

4.743

6

Sugihan

2.045

2.014

4.059

7

Timahan

2.281

2.257

4.538

 

Jumlah

19.515

19.279

38.794

 

  1.   LUAS DESA DIBULATKAN, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK TIAP DESA.

 

No

Desa

Luas Desa (Km2)

Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk ((Jiwa/Km2)

1

Bendoagung

6.47

5.881

909

2

Bogoran

9.18

5.166

563

3

Ngadimulyo

20.51

6.632

323

4

Karangrejo

19.98

8.045

403

5

Senden

6.98

4.473

64

6

Sugihan

5.06

4.538

897

7

Timahan

8.97

4.538

506

 

Jumlah

77.14

38.794

503

 

 

Posisi Kecamatan Kampak sangat strategis, karena berada pada posisi silang antara Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Dongko, Kecamatan Gandusari.

Sebagian wilayah Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Dongko bilamana akan ke ibukota Kabupaten Trenggalek dapat melalui Kecamatan Kampak.

Sedangkan Kecamatan Munjungan satu-satunya jalan harus lewat Kecamatan Kampak, bilamana ke Trenggalek, Di Kecamatan Kampak terbentang jalur jalan utama yang menghubungkan wilayah Kecamatan Munjungan – Kampak – Gandusari – Pogalan – Trenggalek.

Keadaan saat ini kondisi jalan yang menghubungkan ke kecamatan Munjungan ke Kecamatan Watulimo dan ke Kecamatan Dongko kurang memadai, terjal, kurang lebar, beraspal dengan kualitas cukup baik dan banyak tikungan tajam.

Sementara saat ini kondisi jalan yang menghubungkan ke ibu kota Kabupaten Trenggalek sudah cukup baik, cukup lebar, beraspal Hot Mix.

Adapun kondisi jalan yang berada di seputar Kota Kampak, kurang memadai, sempit, beraspal sebagian  sudah rusak ringan dan sulit untuk bersimpangan kendaraan roda 4 serta tidak adanya lahan parkir yang memadai.  Dimana pusat kota terdapat pasar daerah yang cukup potensial. Setiap  hari pasaran selalu ramai dan terkesan semrawut, karena sudah tidak mampu menampung pelaku ekonomi (pedagang) yang ada saat ini. Pasar Agrobisnis yang diharapkan mampu untuk menopang pasar induk dan menjadi sentral perdagangan regional belum berfungsi, baik belum adanya pedgang yang bermaksud menyewa kios maupun sarana prasarana pasar yang belum lengkap.

Kemudian keberadaan tujuh desa yang ada di kecamatan Kampak sangat potensial terhadap kekayaan alam mulai dari hasil bumi, Hasil pertanian seperti padi, kelapa, durian dan kakao maupun kekayaan alam yang terkandung didalamnya seperti jenis batu-batuan sampai dengan logam mulia umumnya belum tergali serta, diolah secara efektif, sehingga dengan keadaan demikian saat ini hasil bumi yang ada dapat dikatakan belum bernilai tinggi, belum memberdayakan tenaga manusia secara optimal serta adanya bencana banjir di Ibukota Kecamatan dan bahaya tanah longsor disetiap musim penghujan.

Selanjutnya keberadaan Kantor kecamatan Kampak dibangun diatas areal tanah 2.008 m² dengan luas bangunan 254 m2. Ruang-ruang kantor seetelah mendapat rehap kondisi ruangan yang tersedia sangat   representatif ditinjau dari luas ruangan terdiri dari 7 (tujuh) ruangan Sekretariat kurang   memadai, ruang Sekretaris cukup Ruana pelayanan dan Para Kasi sangat memadi  ,   ruangan pimpinan/Camat sudah tersendiri satu paket dengan ruang tamu Masing-masing ruang telah sebanding dengan jumlah pegawai yang ada, sehingga untuk menempatkan Komputer pada pelayanan sudah layak, untuk ruang rak, almari ada ruang satu dan telah lyak untuk penyimpanan kecuali pada penyimpan arsip  disektretariat sangat mengalami kesulitan dalam pengaturannya.  Demikian pula dalam penempatan meja, kursi untuk para pegawai, hanya berukuran   ruang 6 x 4,5 m harus ditempati 5 orang personil. Dan perangkat komputer sejumlah 3 unit

Namun demikian Kantor Kecamatan Kampak  memiliki halaman yang cukup memadai, karena halaman yang ada, cukup memadai bilamana dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan pendukung seperti upacara, olahraga/Senam dan parkir kendaraan, baik roda 2 mapun roda 4. memiliki   ruang  PKK, DWP,Kantor PKK / DWP serta Musholla kecamatan berdiri di atas tanah dengan ukuran 6 x 18 m dan gudang ukuran 5 x 7 m.

Kemudian untuk kegiatan sehari-hari di kantor Kecamatan mendapat alokasi anggaran dari APBD Kabupaten yang dipergunakan untuk kegiatan :

1    Penyediaan jasa kantor dan peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Perkantoran ;

2.   Pengadaan serta Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor ;

3.   Pengelolaan keuangan dan barang SKPD ;

4.   Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan.

Sedangkan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat pembinaan, fasilitas, koordinasi dan kegiatan penyelenggaraan belum tersentuh anggaran sehingga fungsi kecamatan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Kampak

Secara umum kondisi yang diinginkan, meskipun sebagian yang diuraikan diatas bukan merupakan kewenangan kantor Kecamatan Kampak, antara lain seperti prasarana perhubungan, potensi yang terkandung di wilayah Kecamatan serta posisi Kecamatan yang strategis karena merupakan transit antar wilayah beberapa kecamatan, adalah agar ada perhatian dari yang memiliki kewenangan untuk diadakan perubahan-perubahan perbaikan yaitu :

  1. a.   Dibangunnya prasarana perhubungan (jalan yang menghubungkan) :

-        Kampak – Watulimo

-        Kampak – Munjungan

-        Kampak – Dongko

-        Kampak – Suruh ( Bendoagung, Timahan,Mlinjon)

Diperlebar, keterjalan dikurangi dan beraspal Hot Mix.

b.   Dibangunnya prasarana perhubungan yang menghubungkan Ibukota Kecamatan dengan Desa – Desa  :

-        Kampak –  Timahan

-        Kampak –  Karangrejo

-        Kampak –  Ngadimulyo

  1. Dicarikan investor agar potensi alam yang terkandung bisa efektif mampu bersaing di pasaran, memiliki nilai tinggi dan dapat menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya.
  2. Berdasar atau mengacu RUTRK dengan RDTRK dan IKK Kecamatan Kampak infrastruktur yang sudah tidak memadai dilaksanakan pembangunan antara lain :
    1. Pembangunan jalan lingkar luar kota
    2. Pembangunan dan perluasan pasar daerah
    3. Pengaturan ketertiban alur lalu lintas, parkir kendaraan dalam kota kecamatan Kampak
    4. Pembangunan Talud dan pendalaman Sungai Tawing sebagai penanggulangan banjir di Ibukota Kecamatan.

Perlu dikemukakan disini bahwa warga kecamatan Kampak secara berswadaya telah berhasil merenovasi keberadaan Masjid Besar Kecamatan.

Dengan demikian ke depan diproyeksikan Kecamatan Kampak dapat menjadi pusat perdagangan sebagai pendukung ibukota Kabupaten, karena memang memiliki hinterland yang potensial baik intern desa-desa dalam wilayah Kecamatan kampak maupun ekstern beberapa wilayah kecamatan seperti Munjungan, Dongko dan Kecamatan Watulimo.

Selanjutnya mengenai kondisi yang diinginkan dari keberadaan kantor kecamatan Kampak adalah :

  1. Penataan ruang kantor yang memadai, mampu untuk menampung personil dan peralatan sehingga standart pelayanan minimal dapat dilakukan oleh karyawan / karyawati kecamatan.
  2. Penambahan bangunan baru di lokasi kantor Kecamatan, untuk menampung personil UPTD, KJF yang pada saat ini berkantor di lokasi lain dan tidak memadai, sehingga diharapkan akan lebih efektif dalam koordinasi – sinkronisasi tugas-tugas pekerjaan.
  3. Penambahan Anggaran Kegiatan Kecamatan dari APBD Kabupaten dalam rangka mengimbangi perkembangan situasi, sehingga cukup memadai untuk tugas-tugas dinas.
  4. Untuk meningkatkan kewibawaan Pemerintah Kecamatan perlu adanya pembangunan Pagar dan Paving halaman Kantor Kecamatan

 

BAB III

 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

 TUGAS DAN FUNGSI

 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara emplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggungjawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung dibawah Bupati.

Camat memiliki peran sebagai kepala wilayah melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah diwilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan/atau instansi pemerintah lainnya diwilayah kecamatan.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten, maka Kecamatan berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah yang terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Penyusunan perencanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan Kampak, meliputi :

  1. Meningkatnya kwalilitas pelayanan publik, contoh pelayanan KTP ,Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga
  2. Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum ;
  3. Meningkatnya Perekonomian yang meliputi : perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, perenakan, perindustrian, jasa skala lokal dan kehutanan, serta pembangunan infrastruktural ;
  4. Meningkatnya pembangunan kesejateraan rakyat yang meliputi : peninngkatan peranan wanita dan KB, peningkatan kualitas dan kwantitas hidup masyarakat.
  5. Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa.

Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ini belum signifikan karena masih adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok, antara lain :

1.   Belum diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;

2.   Masih adanya persepsi yang salah tentang keberadaan kecamatan sebagai perangkat daerah yang merupakan koordinator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, hal ini ditenggarai adanya beberapa lembaga kemasyarakatan atau lembaga lainnya yang melakukan koordinasi dan konsultasi langsung ke Bupati atau Perangkat Daerah lainnya tanpa melalui kecamatan ;

3.   Mengendurnya semangat masyarakat untuk penyusunan perencanaan akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan kepastian akan realisasi usulan dari masyarakat ;

4.   Kurangnya koordinasi UPTD/UPTB, Perangkat Daerah   ataupun lembaga Instansi di luar Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan operasional diwilayah.

5.   Tidak adanya anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan untuk masing-masing seksi di kecamatan sehingga kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang masing-masing.

 

3.2    Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD

Berdasarkan berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Trenggalek 2016 - 2021, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Trenggalek 2016-2021 berangkat dari landasan visi :

 

“ Terwujudnya Kemajuan Pembangunan Kabupaten Trenggalek yang Menyejahterakan, Berkeadilan, Berkepribadian, serta Berlandaskan Iman dan Takwa

 

Saat sekarang perlunya perubahan merupakan impian masyarakat Trenggalek. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan di segala bidang untuk menggelorakan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan di segala bidang tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Trenggalek yang sejahtera dan berladas pada Iman dan Takwa.

Pernyataan misi sangat penting untuk penentuan tujuan secara efektif dan penting untuk penyusunan strategi. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusannya. Untuk mewujudkan visi dan  Trenggalek 2016-2021 tersebut maka misi pembangunan Trenggalek 2016-2021 adalah:

 

PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TRENGGALEK"

Yang dimaksud dengan Prioritas dan arah Kebijakan Pembangunan   Kabupatenadalah pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan rakyat.

Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten

Trenggalek Tahun 2016–2021 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Kabupaten Trenggalek   yang diarahkan untuk :

 

Misi 1.   Mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan profesional, demi pembangunan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang prima kepada masyarakat, termasuk alam memajukan kesehatandan pendidikan di Trenggalek

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat dan penanggulangan kemiskinan adalah salah satu kunci utama menuju Perubahan menuju Terwujudnya Masyarakat Trenggalek Yang Sejahtera dan Berakhlakmulia berlandaskan Iman dan Takwa. Perluasan lapangan kerja, peningkatan kepedulian sosial, partisipasi masyarakat dan kesetaraan gender merupakan strategi pembangunan yang berkembang dari masa ke masa yang dinamis sesuai dengan konteks peradaban. Paradigma pembangunan ini berbasis komunitas dengan memberikan tempat utama bagi prakarsa, keanekaragaman lokal, dan kearifan lokal.

Misi 2.   Mewujudkan Kemajuan sektor Pertanian, Perikanan Trenggalek melalui peningkatan pruduktifitas berbasis teknologi tepat guna dan akses terhadap sarana produksi, serta memberikan perlindungan terhadap petani, nelayan dan peternak untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan (Pengembangan Pertanian, Agroindustri, Pemberdayaan UMKM, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja dan berorientasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi. Pemberdayaan investasi daerah perlu dilakukan terhadap semua komponen yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Salah satu aspek yang diberdayakan di Kabupaten Trenggalek adalah investasi daerah yaitu investasi yang dilakukan oleh komponen pemerintah, masyarakat, dan swasta. Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai berwawasan lingkungan Pembangunan berwawasan lingkungan atau yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, dengan berbasis pada gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup, dan gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

 

Misi 3.         Memantapkan Harmoni Sosial melalui peningkatan kesalehan sosial, penegakan serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, dengan didukung birokrasi yang reformatif dan pelayanan publik yang prima

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya. Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (good-government) dan bersih (clean-government) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meingkatkan kualitas kehidupan masyarakat Trenggalek seutuhnya. Dalam pengelolaannya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun maupun antar umat beragama.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Trenggalek 2010-2015 berawal dari 9 (sembilan) permasalahan pembangunan dan (tujuh) isu strategis yang ada di yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dimana setelah dianalisis 9 permasalahan tersebut. Maka dirumuskan 7 isu strategis yang dijadikan dasar penjabaran visi misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang merupakan pedoman dasar dokumen perencanaan lainnya dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Adapun 9 (sembilan) permasalahan pokok yang dihadapi Kabupaten Trenggalek terdiri atas:

1.   Pelayanan publik yang banyak dikeluhkan masyarakat;

2.   Adanya kesenjangan sosial dan masih tingginya angka kemiskinan

3.   Mahalnya biaya kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin;

4.   Akses, kualitas, dan kompetensi pendidikan yang masih rendah;

5.   Kurangnya peran serta swasta dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

6.   Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ekonomi;

7.   Belum optimalnya peran serta masyarakat dan gender dalam pembangunan;

8.   Belum optimalnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembiayaan pembangunan

9.   Kurangnya Kepedulian Lingkungan dan Kewaspadaan Bencana

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa urutan prioritas isu-isu strategis yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek adalah terkait isu :

1.   Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

2.   Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan

3.   Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

4.   Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah

5. Pengembangan sektor pariwisata, pertanian, kelautan, dan perikanan yang berbasis cluster

6.   Peningkatan ekonomi melalui peran serta masyarakat dan persamaan gender

7.   Kelestarian lingkungan hidup dan kewaspadaan terhadap bencana alam

Terkait dengan hal tersebut di atas, kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek 2016–2021 didasarkan pada 9 (sembilan) permasalahan pembangunan dan 7 (tujuh) isu strategi yang dihadapi rakyat di Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis Trenggalek yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusun 16 (enam belas) program prioritas pembangunan, sebagai berikut:

1.   Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

2.   Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Murah dan Bermutu

3.   Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Murah dan Memadai

4.   Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur

5.   Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agrobisnis/ Agroindustri,

6.   Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),

7.   Perluasan Lapangan Kerja

8.   Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan

   9.   Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat

10.    Penguatan Pemerintahan Desa

11.    Peningkatan Investasi di Bidang Pertambangan dan Pariwisata,

12.    Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia

13.    Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang dan Terjaminnya Kesetaraan Gender

14.    Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial,

15.    Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga

16.    Pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kewaspadaan terhadap bencana alam.

 

3.3    Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keterkaitan Renstra Kecamatan Kampak  dengan RTRW penekanannya bahwa rencana program atau sektoral Kecamatan Kampak dalam Rencana Strategis dalam implementasinya harus selaras dengan arahan dan struktur ruang wilayah Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Trenggalek tahun 2010-2030,  disebutkan bahwa struktur ruang wilayah di Kabupaten Trenggalek diwujudkan berdasarkan arahan sistem perdesaan, sistem perkotaan, dan arahan sistem jaringan prasarana wilayah.

Kriteria kawasan perdesaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri dari kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kriteria kawasan perkotaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri dari kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Dalam mewujudkan perwilayahan pengembangan telah diambil kebijaksanaan perwilayahan Kabupaten Trenggalek yang dibagi 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), 2 (dua) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), 2 (dua) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan (satu) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dimana masing-masing PKLp memiliki fungsi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan yang dominan yang mungkin dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing. Adapun rencana sistem perwilayahan di Kabupaten Trenggalek beserta fungsi dan arahan kegiatan utamanya.

Kecamatan Kampak merupakan salah satu PPK yang meliputi Kecamatan Gandusari, dan Kecamatan Kampak, dengan pusat di Ibukota Kecamatan Kampak. PPK Kampak mempunyai fungsi wilayah sebagai kawasan pelayanan sosial dan pemerintahan, perindustrian, perdagangan dan  jasa skala lokal, pertambangan, peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan.

 

3.4    Penentuan isu-isu strategis

Analisis terhadap hasil inventarisasi isu ini menggunakan metode SWOT. Menurut Rangkuti (2006), analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu instansi/perusahaan/kegiatan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (Opportunity), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan dan kebijakan instansi/perusahaan/kegiatan. Perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor strategi instansi/perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini, hal ini disebut dengan analisa situasi. Modal yang paling besar untuk analisa situasi adalah analisa SWOT.

 
   

 

 

Keterangan Kuadran:

Kuadran 1 : Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Instansi/ perusahaan mempunyai peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy).

 Kuadran 2 :

Meskipun menghadapi berbagai ancaman,instansi/perusahaan/kegiatan ini masih mempunyai kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi;

 Kuadran 3 :

Instansi/perusahaan/kegiatan meghadapi peluang yang sangat besar, tetapi dilain pihak ia menghadapi berbagai kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal/perusahaan sehingga dapat merebut peluang dengan lebih baik.

 Kuadran 4 :

Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, instansi/ perusahaan/kegiatan sedang mengalami berbagai ancaman dan kelemahan internal.

ASUMSI

Dalam upaya mencapai sasaran jangka menengah Kecamatan Kampak yang realistis perlu ditetapkan asumsi-asumsi dasar. Asumsi tersebut dijadikan pertimbangan dalam menganalisis masing-masing strategi yang tertuang dalam SWOT.

Asumsi dasar tersebut antara lain :

1. Renstra Kecamatan Kampak mendapat dukungan dan komitmen penuh dari Desa-Desa diwilayah Kampak ;

2. SDM dan SDA Kecamatan Kampak dapat mendukung dan dapat didayagunakan secara penuh;

3. Regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah mendukung program-program yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kampak ;

4. Stakeholder dan Instansi yang berada diwilayah Kecamatan Kampak mendukung dan berpartisipasi penuh dalam perencanaan pembangunan daerah termasuk pemanfaatan dokumen Renstra ;

5. Monitoring dan evaluasi pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan berjalan efektif di Kabupaten Trenggalek;

6.   Stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan terjamin.

IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGI

Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan selama lima tahun ke depan Renstra Kecamatan Kampak, menggunakan telaahan SWOT. Telaahan ini menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ ancaman.

 

1.   IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL

a.   Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain :

1.   Dukungan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah.

2. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan/pegiriman pendidikan maupun pelatihan.

3.   Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

4.   Perkembangan Sektor Perekonomian yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan. Dan kedepan adanya pengembangan jalur lintas selatan Jawa Timur.

5.   Peningkatan mutu pelayanan terutama pelayanan kependudukan dan pelayanan perizinan.

b.   Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain :

 

1.   Belum sinkronnya perencanaan yang dilakukan oleh Badan/ Dinas/Kantor dengan Renstra Kecamatan Kampak sehingga realisasi  pembangunan diwilayah belum sesuai dengan perencanaan dari bawah

2.   Sumberdaya Manusia Perangkat Desa yang kurang memadahi sebagai pelaku ujung tombak pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

3. Belum optimalnya pefungsian sarana prasarana dan rusaknya sarana prasarana Pemerintah Daerah.

4. Belum optimalnya pendayagunaan Sumber Daya Alam dan sulitnya pengendalian kerusakan Sumberdaya Alam baik Hutan maupun sumber mata air.

5.   Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan konstribusi terhadap kelangsungan pelaksanaan program dan kegiatan.

 

2.   IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGI INTERNAL

a.   Kekuatan yang bisa digunakan, antara lain :

1.   Secara Geografis letak Ibukota Kecamatan Kampak sangat strategis yang tidak jauh – jauh dari Desa-desa di wilayah Kecamatan Kampak ataupun dari Instansi lainnya.

 2.  Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Trenggalek dan dijabarkan  Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

3.   Adanya hubungan yang sangat harmonis antara lembaga/instansi pemerintah, stakeholder dan elemen-elemen masyarakat yang lain diwilayah kecamatan Kampak.

-17

b.   Kendala/kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain :

                     1.   Lingkungan, sarana dan prasarana Kantor Kecamatan yang kurang nyaman, sehingga tidak mampu memberikan pelayanan masyarakat secara optimal ;

                     2.   Belum adanya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan masing-masing seksi sehingga seksi-seksi tidak dapat secara maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya.

                     3.   Geografis Kecamatan Kampak yang sebagian besar adalah pegunungan yang rawan terhadap bencana alam dan sulitnya sarana prasarana jalan sehingga terhambatnya jalur perekonomian, pemberdayaan sumber daya alam dan komunikasi.

ANALISIS

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman serta dengan analisis SWOT diperoleh alternatif strategi jangka menengah Kecamatan Kampak melalui pengelompokan sebagai berikut :

1.   Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;

2.   Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang;

3.   Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman;

4.   Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis yang dilaksanakan, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) maka posisi Kecamatan Kampak  berada pada kuadran I (agresif), karena perbandingan antara faktor-faktor tersebut masih bernilai positif. Posisi Kecamatan Kampak pada kuadran I merupakan kondisi yang menguntungkan, karena Kecamatan Kampak memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy). Walaupun posisi Kecamatan Kampak sangat menguntungkan dan mendukung pengembangan Kecamatan Kampak sebagai kawasan pelayanan sosial dan pemerintahan, perindustrian, perdagangan dan  jasa skala lokal, pertambangan, peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan. tetapi nilai positif tidak terlalu dominan sehingga pengaruh kelemahan maupun ancaman masih perlu di perhatikan.

 

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

4.1     Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan suatu pernyataan dari suatu nilai, citra, arah dan tujuan, menggambarkan sosok ideal dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan kegiatan untuk tercapainya tujuan organisasi.

Adapun visi kantor Kecamatan Kampak adalah :

Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima  dalam  menunjang pelayanan terpadu  Masyarakat Kampak

Pertumbuhan pelayanan Prima kepada  masyarakat,  Kecamatan Kampak   sangat  membantu masyarakat yang harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan informasi , baik dari Ekonomi, Sosial dan Budaya dan mendinamisasikan potensinya, atau memberdayakannya. Secara praktis, upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Pelayanan Terpadu di Kecamatan Kampak, telah disampaikan di depan bahwa secara geografis kecamatan Kampak merupakan pintu gerbang perokonomian Trenggalek selatan yang telah diproyeksikan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek sebagai wilayah penopang perekonomian, maka Kecamatan Kampak diharapkan mampu sebagai pasar regional yang dapat memasok hasil bumi keluar daerah/wilayah ataupun masuk kewilayah Kecamatan Kampak dan Kecamatan sekitarnya.

 

Dengan visi tersebut diatas diharapkan para stake holder, Instansi, Pemerintah Desa dan seluruh elemen masyarakat diwilayah di Kecamatan Kampak mengetahui dan memberikan dukungan secara proaktif dan professional.

N

4.2.  Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi kantor Kecamatan Kampak sesuai dengan yang telah dirumuskan bersama merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan agar pelayanan prima pada kantor Kecamatan Kampak benar-benar dapat diwujudkan.

Adapun misi kantor Kecamatan Kampak yang telah berhasil dirumuskan yaitu :

1.  Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas Pelayanan Publik ;

2.   Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah ;

3.   Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

4.   Meningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

5. Meningkatkan hubungan imbal balik pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Kecamatan

Penjelasan masing-masing Misi :

Misi  Kesatu  :

Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, Kecamatan Kampak perlu melakukan rencana pembangunan berkelanjutan yang dibarengi dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan Pemerintah Kecamatan Kampak perlu memperhatikan beberapa keluhan masyarakat atas sebuah pelayanan, sehingga perlu upaya peningkatan pelayanan publik akan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan, paradigma, dan kemajuan teknologi. Sehingga diharapkan para investor bersedia menanamkan modal, karena ingin mendapatkan untung dalam berinvestasi.

Misi Kedua :

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan (Pengembangan Pertanian, Agroindustri, Pemberdayaan UMKM  yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi.

Upaya pemerintah Kecamatan Kampak untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya harus berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan atau yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan adalah usaha untuk meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan, dengan berbasis pada gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup, dan gagasan keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Hal penting yang juga harus dilakukan adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi yang partisipatoris.

Misi  Ketiga :

Data kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu diharapkan data kependudukan harus memenuhi persyaratan Kongkrit, Korek, Komplet, Valid dan Relevan sehingga keputusan Pemerintah Kecamatan Kampak dan Kebijakan Pemerintah secara umum dapat secara cepat dan tepat. 

Misi Keempat :

Sebagaimana Misi Kabupaten Trenggalek bahwa dalam memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat (empowering). Untuk itu,diperlukan langkah-langkah lebih positif yaitu  menciptakan iklim dan suasana kondusif.  Maka Kecamatan Kampak  Dalam mengawal pembangunan diperlukan adanya situasi dan Kondisi yang kondusif sehingga perlu tercipta ketentraman dan ketertiban dimasyarakat. Serta perlu pengawalan perkembangan politik, aktivisme masyarakat dan organisasi-organisasi non pemerintah, khususnya pada arah politik lokal dalam ruang otonomi, di mana berbagai macam golongan masyarakat di akar rumput, para pelaku pasar, dan birokasi pemerintah daerah, terlibat dalam gerakan yang memperkuat satu sama lain untuk memproduksi semua hal yang baik bagi semua orang. Demokrasi partisipatoris adalah sejalan dengan kebijakan Pemerintah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

  1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
  2. Menggambarkan awal strategik organisasi dan perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
  3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi organisasi.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategik (RENSTRA) Kantor Kecamatan Kampak adalah sebagai berikut :

  1. Terwujudnya Inventaris sarana dan prasarana  Kantor yang memadai
  2. Terwujudnya SDM aparatur baik di Kantor Kecamatan maupun Perangkat Desa
  3. Terciptanya situasi kerja yang nyaman dan harmonis
  4. Terwujudnya motivasi kerja dan atensi pimpinan yang tinggi

4.3.   Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun tujuan organisasi Kecamatan Kampak adalah :

1.   Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan publik  ;

2.   Meningkatkan kualitas dan kwantitas  partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Daerah;

3.   Meningkatkan kualitas dokumen Kependudukan ;

4.   Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan HAM.

 

4.4.    Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan  demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan Adapun sasaran Kecamatan Kampak, sebagai berikut :

  1. Tersedianya jasa Kantor dan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran ;
  2. Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kantor ;
  3. Terbayarnya honorarium pengelola keuangan dan barang SKPD ;

4.   Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ;

5.   Terwujudnya KTP elektronik masyarakat ;

6.   Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat.

4.5.    Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi misi, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan visi misi Kecamatan Kampak adalah :

1.   Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan administrasi pelayanan publik ;

2.   Meningkatkan gotong royong masyarakat dalam pembangunan ;

3.   Menata dan pengembangan kependudukan ;

4.   Meningkatkan situasi yang kondusif di wilayah kecamatan.

 

4.6.    Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Adapun kebijakan Kecamatan Kampak yang ditempuh melalui :

  1. Pelaksanaan pelayanan publik menuju pelayanan prima ;
  2. pelaksanaan tertib administrasi :
  3. Penyusunan perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, stakeholder dan Lembaga - Lembaga kemasyarakatan ;
  4. Pelaksanaan pengendalian kependudukan ;

5.   Fasilitasi pelaksanaan perlindungan terhadap kekerasan RT, anak dan wanita.


MATRIKS RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KAMPAK TAHUN 2016 -2021

 

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

 

Urusan yang membidangi

 

 

MISI 1 :

 

 

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas Pelayanan Publik

 

 

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan publik

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

1.3.

 

 

Tersedianya jasa Kantor dan mening-katnya pelayanan administrasi perkantoran

 

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kantor

 

Terbayarnya honorarium pengelola keuangan dan barang SKPD

 

 

 

Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan administrasi pelayanan publik

 

 

1.Pelaksanaan pelayanan

   publik menuju pelayanan  

   prima

 

2. pelaksanaan tertib

    administrasi

 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 

 

 

 

Program Peningkatan sarana dan aparatur

 

 

 

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

 

 

 

Sekretariat Kecamatan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

 

Urusan yang membidangi

 

 

MISI 2  :

 

 

Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah

 

 

Meningkatkan kualitas dan kwantitas  partisipasi ma- syarakat dalam perenca-naan, pelaksanaan dan pengawasan pembangun-an Daerah Tersedianya Perencanaan Pembangunan Daerah

 

 

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah

 

Meningkatkan gotong royong masyarakat dalam pembangunan

 

Penyusunan perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, stakeholder dan Lembaga – Lembaga kemasyarakatan

 

Program perenca naan Pembangunan Daerah

 

 

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

 

MISI 3 :

 

Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Catatan Sipil

 

Meningkatkan kualitas dokumen Kependudukan

 

 

Terwujudnya KTP elektronik masyarakat

 

 

Menata dan pengembangan kependudukan

 

Pelaksanaan pengendalian kependudukan

 

Program penataan admi-nistrasi kependudukan

 

 

 

 

                           

 

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program

 

Urusan yang membidangi

 

 

MISI 4  :

 

 

Meningkatan Ketentraman Dan Ketertiban

 

 

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan HAM

 

 

Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat

 

Meningkatkan situasi yang kondusif di wilayah kecamatan

 

Fasilitasi pelaksanaan perlindungan terhadap kekerasan RT, anak dan wanita

 

 

 

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal

 

 

Seksi

Ketentraman dan

Ketertiban

             

 

 

BAB  V

 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Kampak. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Kampak Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Indikatif

Renstra Kecamatan Kampak Tahun 2016-2021

Kebijakan/

Strategi

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

1

2

3

 

1.  URUSAN SEKRETARIAT

 

Meningkatkan

kapasitas kelembagaan dan pelayanan publik

 

 

 

 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 

1. Penyediaan jasa kantor dan

    peningkatan pelayanan   

    publik

 

Tersedianya kebutuhan operator kantor

 

 

2. Pemeliharaan rutin/berkala

    sarana dan  prasarana

    kantor

 

 

Tersedianya sarana dan prasarana

 

 

3. Pengelolaan keuangan dan

    barang SKPD

 

Tersedianya laporan keuangan dan barang SKPD

 

 

2.  URUSAN SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

 

 

Meningkatkan kualitas dan kwantitas  partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Daerah

 

 

Program perencanaan Pembangunan Daerah

 

 

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Desa dan Kecamatan

 

Terlaksananya musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan

 

 

3.  URUSAN SEKSI KEPENDUDUKAN

 

 

Meningkatkan kualitas dokumen  kependudukan

 

Program penataan administrasi kependudukan

 

 

Pelaksanaan e- KTP

 

Terlaksananya e-KTP di Desa-Desa

Kebijakan/

Strategi

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

1

3

4

 

4.  URUSAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

 

meningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan HAM

 

 

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal

 

 

Fasilitasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

 

 

Terlaksananya penegakan hukum dan Peraturan Daerah serta perundang-undangan

 

       

 

BAB  VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KAMPAK

Pada Bab ini menjelaskan tentang rincian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Kampak Tahun 2016-2021 yang didasarkan pada Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti  ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

 

KECAMATAN KAMPAK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 -2021

 

VISI                 :  ”Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima  dalam menunjang   masyarakat  kampak”

MISI                :       1.     Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas Pelayanan Publik

  1. Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah
  2. Meningkatkan Kualitas Kependudukan dan Catatan Sipil
  3. Meningkatan Ketentraman Dan Ketertiban

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Kecamatan Kampak Tahun 2016 -2021

TUJUAN

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA

SATU

AN

TARGET KINERJA RPJM TAHUN 2016-1021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

MISI 1 :

 

 

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas Pelayanan Publik

 

 

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelayanan publik

 

 

Tersedianya jasa Kantor dan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 

Tersedianya kebutuhan operator kantor

 

 

 

%

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

100

 

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kantor

 

 

 

 

Program Peningkatan sarana dan aparatur

 

Tersedianya sarana dan prasarana

 

 

 

 

 

%

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

100

TUJUAN

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA

SATU

AN

TARGET KINERJA RPJM TAHUN 2016-1021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

Terbayarnya honorarium pengelola keuangan dan barang SKPD

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya laporan keuangan dan barang SKPD

 

 

%

 

 

100

 

 

100

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

MISI 2 :

 

 

Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah

 

 

Peningkatan kualitas dan kwantitas  partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Daerah

 

 

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah

 

Program perenca naan Pembangunan Daerah

 

 

Terlaksananya musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan

 

 

Doku

men

 

8

 

8

 

8

 

8

 

8

 

8

 

MISI 3 :

 

 

Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Catatan Sipil

 

 

Peningkatan kualitas dokumen Kependudukan

 

 

Terwujudnya KTP elektronik masyarakat

 

Program penataan administrasi kependudukan

 

 

 

 

Terlaksananya e-KTP di Desa-Desa

 

 

 

 

Desa

 

 

-

 

-

 

 

7

 

-

 

-

 

-

TUJUAN

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA

SATU

AN

TARGET KINERJA RPJM TAHUN 2010-1015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

MISI 4 :

 

 

Meningkatan Ketentraman Dan Ketertiban

 

 

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan HAM

 

 

Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat

 

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal

 

 

Terlaksananya penegakan hukum dan Peraturan Daerah serta perundang-undangan

 

 

kegiatan

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

BAB VII

 

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA) ini merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan maksud akan dijadikan sebagai arah, pedoman dan landasan bagi aparatur pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dengan berdasarkan dari hasil analisis, maka dapat ditentukan rencana dan tindakan strategis bagi  Kecamatan Kampak dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan program Kecamatan Kampak yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kampak.

Melihat kondisi dan potensi beberapa aspek yang ada pada Kecamatan Kampak dan dihadapkan dengan beban tugas dan kompleksitas permasalahan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di masa mendatang dan berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan terhadap lingkungan strategik, maka faktor-faktor kunci keberhasilan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi Kantor Kecamatan Kampak adalah sebagai berikut :

  1. Letak geografis Kecamatan Kampak yang merupakan pintu gerbang perekonomian Trenggalek selatan dan ditunjang dengan fasilitas perekonomian yang cukup memadai ;
  2. Terwujudnya Kantor yang strategis, nyaman dan serasi dengan volume pegawai, pekerjaan dan lingkungan sebagai penunjang peningkatan pelayanan publik ;
  3. Terwujudnya perencanaan partisipatif masyarakat dalam berbagai bidang perencanaan ;
  4. Adanya inventaris yang cukup dan memadai yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan publik di Kecamatan Kampak.
  5. Adanya sumber daya alam, hasil bumi  dan berbagai bidang usaha perekonomian yang beragam di masyarakat yang sangat menunjang terwujudnya pasar regional Trenggalek selatan.
  6. Terjalinnya koordinasi yang baik dan serasi baik dalam intern lingkungan kantor Kecamatan Kampak, antar Dinas / Instansi / Lembaga di Kecamatan Kampak sehingga bisa sinergik dalam setiap program / kegiatan yang dilaksanakan.
  7. Suasana kerja yang nyaman dan harmonis baik, antar instansi serta stakeholder di wilayah Kecamatan Kampak ;
  8. Terciptanya SDM Pegawai dan Perangkat Desa yang memadai, aspiratif, penuh kreativitas.

Rencana Strategik (RENSTRA) sangat dibutuhkan sebagai acuan dan arah yang prospektif, oleh karena itu pelaksanaannya dibutuhkan adanya peran serta aktif dari seluruh aparat pemerintah Kecamatan dan masyarakat (stake holders) dalam memberdayakan seluruh sumberdaya wilayah secara optimal dan berkesinambungan dengan pengelolaan yang profesional dan berwawasan lingkungan.

Akhirnya, hasil yang diharapkan dari Renstra Kecamatan Kampak adalah tercapainya kesuksesan Kantor Kecamatan Kampak dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara mantap, akuntable, profitable dan konsisten, sejalan dengan arah pembangunan nasional, yang kesemuanya mengarah pada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Kampak,        April   2016

 

CAMAT  KAMPAK

 

 

 

Drs. HARIYADI

Pembina Tk. I

NIP. 19631115 198603 1 025

 

KOMENTAR DI SINI