Selamat datang di Website Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

Website ini diharapkan sebagai media publikasi kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan gambaran Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek dalam hal Pemerintahan Umum

 

PERATURAN DAERAH KAB. TRENGGALEK NO. 15 TAHUN 2012

Print
Category: PERATURAN DAERAH KAB. TRENGGALEK NO. 15 TAHUN 2012
Published on Thursday, 09 June 2016
Written by Super User

BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 - 2032
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,
a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman
masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan
ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang
transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang
aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan
antarsektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang
wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang
dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
diperlukan pengaturan penataan ruang;
c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun rencana tata
ruang wilayah kabupaten;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2012-2032;
Menimbang :
- 2 -
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4152);
Mengingat :
- 3 -
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4169);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4411);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);
- 4 -
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4746);
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);
24. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);
- 5 -
25. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4925);
26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);
27. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);
28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);
29. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);
30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
31. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
32. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5168);
33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);
- 6 -
34. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5214);
35. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
36. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5280);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat
Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4242);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5056);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 7 -
42. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4624);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 8 -
50. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4859);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4987);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5070);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5097);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
- 9 -
58. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5110);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5111);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman
Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5116);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi
Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5154);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5160);
- 10 -
66. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5185);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5217);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5230);
69. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
70. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan
Energi Nasional;
71. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan
Bawah Tanah;
72. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi
dan Pascatambang (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5172);
73. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011—2025;
74. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan
Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
75. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;
76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
- 11 -
77. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten;
78. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung
di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1
Seri C);
79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003
tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
80. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005
tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
81. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005—2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
82. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
2011 – 2031;
83. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014;
84. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Trenggalek 2005-2025;
85. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek 2010-2015;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
- 12 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012-2032.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Trenggalek.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan
atau aspek fungsional.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan
ruang, baik direncanakan maupun tidak.
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya
disebut RTRW Kabupaten, adalah Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Trenggalek yang mengatur struktur dan
pola tata ruang wilayah Kabupaten Trenggalek.
9. Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi, yang selanjutnya
disingkat SUTET, adalah saluran udara dengan kekuatan 500
Kv (lima ratus Kilovolt) yang ditujukan untuk menyalurkan
energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh
menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa
- 13 -
disalurkan dengan efisien.
10. Saluran Utama Tegangan Tinggi, yang selanjutnya disingkat
SUTT, adalah saluran udara yang mendistribusikan energi
listrik dengan kekuatan 150 Kv (seratus lima puluh Kilovolt)
yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardugardu
listrik.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau
faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara
lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, dan
tanah longsor.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat
tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau
mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi
dalam jangka waktu sementara.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh
masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
15. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH, adalah
area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam.
16. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan
sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai
dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau
sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi).
- 14 -
17. Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disingkat DAS, adalah
suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan
sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung,
menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah
hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat
merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai
dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas
daratan.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan
kabel.
19. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang
saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat
pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh
pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
20. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan
secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan
pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau
antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
21. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara
berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat
kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat
kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat
kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta
antar pusat kegiatan lingkungan.
22. Jalan Lintas Selatan, yang selanjutnya disingkat JLS, adalah
jalan yang menghubungkan kawasan selatan Pulau Jawa dari
Jawa Timur sampai Jawa Barat.
23. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan
skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
- 15 -
24. Pusat Kegiatan Lokal promosi, yang selanjutnya disingkat
PKLp, adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk
kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
25. Pusat Pelayanan Kawasan, yang selanjutnya disingkat PPK,
adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL,
merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala antar desa.
27. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan
kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan
sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga
dan seterusnya dengan perumahan.
28. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan
budidaya.
29. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan
nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan
berkelanjutan.
30. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan
sumberdaya buatan.
31. Kawasan Peruntukkan Permukiman adalah bagian dari
lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa
kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan
dan penghidupan.
32. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya
alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- 16 -
33. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan
dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial
dan ekonomi.
34. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu
atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai
sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam
tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional
dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem
agrobisnis.
35. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota
perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa
mengembangkan perikanan, dengan kemudahan memperoleh
peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan rakyat,
pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan
ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya
oleh pemerintah.
36. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di
bawahnya adalah kawasan yang berada pada ketinggian diatas
2.000 (dua ribu ) meter dan atau kelerengan diatas 45 (empat
puluh lima) derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat
membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
37. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang
mencakup kawasan sempadan sungai dan saluran, kawasan
sekitar waduk, kawasan sekitar embung, kawasan sekitar
mata air dan RTH Kawasan perkotaan.
38. Suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di
daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok
sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai
kawasan penyangga kehidupan.
39. Kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan
terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung
berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan
masyarakat dari ancaman bencana.
- 17 -
40. Kawasan hutan adalah kawasan hutan produksi dan hutan
rakyat yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan
penduduk, dalam arti keberadaan hutan dapat difungsikan
sebagai lahan produktif dengan tidak mengganggu tegakan
dan yang diambil hanya hasil dari tanaman tersebut.
41. Kawasan peruntukkan perikanan adalah kawasan budidaya
sumber perikanan yang terdiri atas perikanan tangkap,
kawsan perikanan budidaya dan kawasan perikanan
pengolahan hasil perikanan.
42. Kawasan peruntukkan perkebunan adalah kawasan yang
dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar
yang meliputi perkebunan tanaman tahunan, atau
perkebunan tanaman semusim.
43. Kawasan peruntukkan peternakan meliputi kawasan sentra
usaha peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, dan
peternakan unggas.
44. Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri atas wisata alam di
dalam kawasan konservasi; wisata alam di luar kawasan
konservasi; wisata rekreasi; wisata sejarah, budaya, dan religi.
45. Kawasan peruntukkan industri merupakan kawasan yang
dialokasikan khusus sebagai lokasi pengolahan sumberdaya
alam dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku,
ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan
infrastruktur dan perkembangan wilayah. Industri menurut
nilai investasi dan jumlah tenaga kerjanya terbagi menjadi
industri kecil, industri menengah dan industri besar.
46. Kawasan peruntukkan pertambangan adalah wilayah yang
memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat,
cair, atau gas yang berdasarkan peta atau data geologi dan
merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan
pertambangan yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi,
operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat
maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan
baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
- 18 -
47. Kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa adalah kawasan
yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa,
termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu
mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan
nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
48. Kawasan strategis kabupaten adalah bagian wilayah
kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan.
49. Kawasan pengendalian ketat merupakan kawasan yang
memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi
pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung,
mencegah dampak negatif dan menjamin proses pembangunan
yang berkelanjutan.
50. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan
yang diperuntukkan dengan fungsi utama untuk kegiatan
pertahanan dan kemanan negara yang terdiri dari kawasan
militer dan kawasan kepolisian.
51. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya
disingkat BKPRD, adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk
untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Trenggalek
dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati
dalam koordinasi penataan ruang daerah.
52. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan
dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai disusun dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Analisa mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya
disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai mengenai dampak
penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau
kegiatan.
- 19 -
54. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat
KLHS, adalah rangkaian analisa yang sistematis menyeluruh
dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan serta status wilayah atau
kebijakan, rencana, dan program.
55. Arahan pemanfaatan ruang wilayah adalah arahan
pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang
dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW
kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program
penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya,
dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama,
sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu
pelaksanaan.
56. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan
adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi,
besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi
pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang
sesuai dengan rencana tata ruang.
57. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah adalah
ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya
mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar
sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan
umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan
insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah
kabupaten.
58. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya, dan disusun untuk setiap blok/zona
peruntukkan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci
tata ruang.
59. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai
kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak
sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat
- 20 -
dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib
sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan
ditetapkan.
60. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau
upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan
kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga
perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau
mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata
ruang.
61. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepentingan non pemerintah lain dalampenataan
ruang.
62. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat
dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
BAB II
RUANG LINGKUP DAN FUNGSI
RTRW KABUPATEN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2
(1) RTRW Kabupaten memuat:
a. visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang
wilayah kabupaten;
b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten.
- 21 -
(2) Wilayah RTRW Kabupaten mencakup perencanaan seluruh
wilayah administrasi Kabupaten, yang meliputi daratan seluas
lebih kurang 126.140 (seratus dua puluh enam ribu seratus
empat puluh) hektar terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan,
wilayah pesisir dan laut sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai,
ruang di dalam bumi serta wilayah udara, dengan batas-batas
sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung
dan Kabupaten Ponorogo;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan
Kabupaten Pacitan.
Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 3
Fungsi RTRW Kabupaten sebagai pedoman:
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten;
d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
perkembangan antar wilayah dalam kabupaten, serta
keserasian antarsektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten;
g. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten.
- 22 -
BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Visi dan Misi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 4
Visi Penataan Ruang Kabupaten adalah “terwujudnya tata ruang
yang dapat mendorong pertumbuhan wilayah melalui
pengembangan agribisnis, industri, perikanan dan pariwisata yang
berbasis pada potensi lokal serta mewujudkan pemerataan
pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten
Trenggalek”.
Pasal 5
Sebagai bagian dari upaya merealisasikan visi Kabupaten, maka
misi Kabupaten meliputi:
a. mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong
pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan
antar wilayah;
b. mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi
potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih
produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi; dan
d. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
daerah dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah yang
berwawasan lingkungan.
- 23 -
Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 6
Penataan Ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan
Kabupaten sebagai kawasan agribisnis, industri, minapolitan, dan
pariwisata yang produktif dan berkelanjutan.
Bagian Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 7
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
meliputi pengembangan:
a. struktur ruang;
b. pola ruang;
c. kawasan strategis; dan
d. wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Paragraf 1
Pengembangan Struktur Ruang
Pasal 8
Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah
kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
a. kebijakan dan strategi pengembangan sistem pusat kegiatan
wilayah; dan
b. kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan
prasarana wilayah.
Pasal 9
(1) Kebijakan pengembangan sistem pusat kegiatan wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
a. pembentukan sistem perkotaan; dan
- 24 -
b. pengembangan sistem perdesaan.
(2) Strategi untuk pembentukan sistem perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. menetapkan sistem perkotaan secara berhierarki meliputi:
1) PKL;
2) PKLp; dan
3) PPK;
b. memantapkan dan mengembangkan kawasan perkotaan
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang
berbasis pada kegiatan perdagangan dan jasa, industri dan
pariwisata.
(3) Strategi untuk pengembangan sistem perdesaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. memantapkan dan mengembangkan kawasan agropolitan
dan minapolitan yang strategis dan potensial;
b. meningkatkan keterkaitan antara kawasan perdesaan dan
perkotaan; dan
c. mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya
alam sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan.
Pasal 10
(1) Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan
melalui upaya pengembangan prasarana wilayah.
(2) Strategi untuk pengembangan sistem jaringan prasarana
wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi;
b. mengembangkan jaringan dan sumber energi alternatif;
c. mengembangkan sarana prasarana sumber daya air;
- 25 -
d. meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi;
e. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan
persampahan;
f. mengembangkan sarana prasarana pengolahan limbah;
dan
g. mengembangkan jaringan drainase.
Paragraf 2
Pengembangan Pola Ruang
Pasal 11
Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah
kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
a. kebijakan dan strategi pemantapan kawasan lindung; dan
b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.
Pasal 12
(1) Kebijakan pemantapan kawasan lindung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
a. pemanfaatan fungsi dan pengendalian secara ketat
berbasis pembangunan berkelanjutan; dan
b. pengembangan pengaturan resiko pada kawasan rawan
bencana.
(2) Strategi untuk pemanfaatan fungsi dan pengendalian secara
ketat berbasis pembangunan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung;
b. meningkatkan kualitas kawasan resapan air;
c. memantapkan kawasan perlindungan setempat; dan
d. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan
suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.
- 26 -
(3) Strategi untuk pengembangan pengaturan resiko pada
kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. mengendalikan kawasan terbangun pada kawasan rawan
bencana;
b. memantapkan kawasan lindung geologi;
c. mengembangkan sistem mitigasi bencana;
d. menetapkan zonasi kawasan rawan bencana; dan
e. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana.
Pasal 13
(1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
a. pengembangan industri berbahan baku lokal berdaya saing
dan berpotensi; dan
b. pengembangan kawasan budidaya berbasis pada
pendayagunaan potensi wilayah.
(2) Strategi untuk pengembangan industri berbahan baku lokal
berdaya saing dan berpotensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan sentra kawasan industri kecil, menengah
dan besar;
b. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil
industri;
c. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan industri;
dan
d. mengembangkan industri baru pada kawasan potensial.
(3) Strategi untuk pengembangan kawasan budidaya berbasis
pada pendayagunaan potensi wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. mengembangkan kawasan hutan produksi;
b. menetapkan dan mengembangkan kawasan hutan rakyat;
- 27 -
c. mengembangkan kawasan pertambangan;
d. menata dan mengendalikan kawasan peruntukkan industri;
e. meningkatkan pengembangan pariwisata;
f. meningkatkan pengembangan kawasan peruntukkan
permukiman;
g. menata dan mengendalikan sektor informal; dan
h. mengembangkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Paragraf 3
Pengembangan Kawasan Strategis
Pasal 14
Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis wilayah
kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis sudut
kepentingan ekonomi;
b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis sudut
kepentingan pernyelamatan lingkungan hidup; dan
c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis
lainnya.
Pasal 15
(1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sudut
kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf a meliputi:
a. pengembangan kawasan agribisnis berbasis potensi lokal;
b. pengembangan kawasan minapolitan dengan
memperhatikan aspek lingkungan; dan
c. pengembangan kawasan pariwisata terpadu berbasis
potensi alam.
- 28 -
(2) Strategi untuk pengembangan kawasan agribisnis berbasis
potensi lokal sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. mengembangkan kawasan pusat pengembangan
agropolitan;
b. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan
agropolitan;
c. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
d. mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial;
e. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering; dan
f. mengembangkan dan merevitalisasi jaringan irigasi.
(3) Strategi untuk pengembangan kawasan minapolitan dengan
memperhatikan aspek lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. menetapkan zona perikanan tangkap dan perikanan
budidaya dengan berbasis kelestarian lingkungan;
b. mengembangkan kawasan pengolahan ikan terpadu;
c. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan
minapolitan; dan
d. mengembangkan pusat informasi dan penelitian
minapolitan.
(4) Strategi untuk pengembangan kawasan pariwisata terpadu
berbasis potensi alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c meliputi:
a. mengembangkan kawasan obyek wisata unggulan; dan
b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang
kepariwisataan.
Pasal 16
(1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sudut
kepentingan pernyelamatan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui upaya
- 29 -
pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan
hidup.
(2) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi daya
dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang
berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
b. mengendalikan alih fungsi pada kawasan lindung;
c. membatasi pengembangan sarana dan prasarana di dalam
dan di sekitar kawasan lindung yang dapat memicu
perkembangan kegiatan budidaya; dan
d. merehabilitasi fungsi lindung yang menurun akibat
dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam
dan di sekitar kawasan lindung.
Pasal 17
Kebijakan pengembangan kawasan strategis lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi kawasan strategis
sempadan JLS.
Pasal 18
(1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sempadan JLS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui
upaya pengendalian perkembangan kawasan budidaya.
(2) Strategi untuk upaya pengendalian perkembangan kawasan
budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mengembangkan kawasan budidaya dengan pola ribbon
development;
b. mengembangkan kawasan budidaya yang sesuai dengan
daya dukung dan daya tampung lingkungan;
c. mengarahkan perkembangan kawasan budidaya secara
horizontal dan interstisial; dan
- 30 -
d. membatasi perkembangan infrastruktur penunjang
kawasan budidaya.
Paragraf 4
Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 19
(1) Kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d dilakukan melalui upaya:
a. pelestarian ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil; dan
b. pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
(2) Strategi pelestarian ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. menetapkan zonasi pemanfaatan ruang;
b. mempertahankan keanekaragaman hayati; dan
c. membatasi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya.
(3) Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. mengoptimalkan pemanfaatan kawasaan peruntukkan
permukiman, pelabuhan, dan pariwisata;
b. meningkatkan kuantitas dan kualitas obyek daya tarik
wisata;
c. mengembangkan kegiatan penelitian; dan
d. mengembangkan kawasan andalan laut melalui
pengembangan produk unggulan sektor kelautan dan
perikanan.
- 31 -
BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20
(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri dari:
a. sistem pusat kegiatan; dan
b. sistem jaringan prasarana wilayah.
(2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten tergambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 21
Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. sistem perkotaan; dan
b. sistem perdesaan.
Paragraf 1
Rencana Sistem Perkotaan
Pasal 22
(1) Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi kabupaten.
(2) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf a meliputi:
a. PKL perkotaan Trenggalek berada di Kecamatan Trenggalek;
b. PKLp perkotaan Watulimo berada di Kecamatan Watulimo;
c. PKLp perkotaan Durenan berada di Kecamatan Durenan;
- 32 -
d. PPK perkotaan Kampak berada di Kecamatan Kampak; dan
e. PPK perkotaan Panggul berada di Kecamatan Panggul.
(3) PKL Perkotaan Trenggalek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dengan fungsi meliputi:
a. pusat pemerintahan;
b. perdagangan dan jasa regional;
c. pengembangan permukiman;
d. pelayanan sosial; dan
e. pertumbuhan wilayah kabupaten.
(4) PKLp Perkotaan Watulimo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dengan fungsi meliputi:
a. pengembangan permukiman;
b. perdagangan dan jasa skala lokal;
c. pelayanan sosial dan pemerintahan;
d. perikanan;
e. industri; dan
f. pariwisata.
(5) PKLp Perkotaan Durenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dengan fungsi meliputi:
a. pengembangan permukiman;
b. perdagangan dan jasa skala lokal;
c. pelayanan sosial dan pemerintahan; dan
d. industri.
(6) PPK Perkotaan Kampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dengan fungsi meliputi:
a. pelayanan sosial dan pemerintahan; dan
b. perdagangan dan jasa skala lokal.
(7) PPK Perkotaan Panggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e dengan fungsi meliputi:
a. pengembangan permukiman;
- 33 -
b. pelayanan sosial dan pemerintahan;
c. perdagangan dan jasa skala lokal;
d. pariwisata; dan
e. industri.
Paragraf 2
Rencana Sistem Perdesaan
Pasal 23
(1) Rencana sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf b dilakukan dengan membentuk pusat
pelayanan desa secara hierarki.
(2) Pengembangan dan peningkatan penyediaan sarana dan
prasarana penunjang.
(3) Pengembangan pusat pelayanan desa secara hierarki
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PPL meliputi:
a. Desa Masaran Kecamatan Bendungan;
b. Desa Duren Kecamatan Tugu;
c. Desa Sukowetan Kecamatan Karangan;
d. Desa Pogalan Kecamatan Pogalan;
e. Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari;
f. Desa Ngrandu Kecamatan Suruh;
g. Desa Sidomulyo Kecamatan Pule;
h. Desa Watuagung Kecamatan Dongko; dan
i. Desa Ngulungwetan Kecamatan Munjungan.
Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Pasal 24
Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. sistem prasarana utama; dan
- 34 -
b. sistem prasarana lainnya.
Paragraf 1
Rencana Sistem Prasarana Utama
Pasal 25
Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf a meliputi:
a. sistem jaringan transportasi darat; dan
b. sistem jaringan transportasi laut.
Pasal 26
Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berupa rencana jaringan jalan.
Pasal 27
Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
terdiri dari:
a. jalan nasional sebagai jalan kolektor primer;
b. jalan nasional sebagai jalan strategis nasional rencana;
c. jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer;
d. jalan kabupaten sebagai jalan kolektor primer yang tidak
termasuk jalan nasional dan provinsi,
e. jalan kabupaten sebagai jalan lokal primer;
f. jalan dan jembatan;
g. lokasi terminal; dan
h. pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal
wilayah.
- 35 -
Pasal 28
(1) Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
a. ruas Batas Kabupaten Pacitan – Jarakan; dan
b. ruas Jarakan – Batas Kabupaten Tulungagung.
(2) Jalan nasional sebagai jalan strategis nasional rencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
a. ruas Trenggalek – batas Kabupaten Ponorogo;
b. Jalan Soekarno – Hatta;
c. Jalan Panglima Sudirman;
d. Jalan Yos Sudarso;
e. Jalan Mayjen. Sungkono;
f. ruas Panggul – Munjungan – Prigi; dan
g. ruas Durenan – Prigi.
(3) Jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
a. ruas Nglongsor – Karangan;
b. Jalan Basuki Rahmat;
c. Jalan Kapten Pattimura;
d. Jalan Jaksa Agung Suprapto;
e. Jalan Abdul Rahman Saleh;
f. Jalan Ki Kanjeng Jimat; dan
g. ruas Ngampon – Bendo.
(4) Jalan kabupaten sebagai jalan kolektor primer yang tidak
termasuk jalan nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 huruf d meliputi:
a. ruas Pogalan – Gandusari;
b. ruas Kampak – Gandusari;
c. ruas Kampak – Dongko; dan
d. ruas Kampak – Watulimo.
- 36 -
(5) Jalan kabupaten sebagai jalan lokal primer sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi:
a. ruas Bendungan – batas Ponorogo;
b. ruas Bendungan – batas Tulungagung;
c. ruas Bendungan – Trenggalek;
d. ruas Kampak – Munjungan;
e. ruas Dongko – Munjungan;
f. ruas Pule – Panggul;
g. ruas Suruh – Kampak;
h. ruas Tugu – Pule;
i. ruas Dongko – Pule;
j. ruas Suruh – Tugu;
k. ruas Dongko – Besuki;
l. ruas Pogalan – Durenan;
m. ruas Bendungan – Tugu;
n. ruas Suruh – Pule; dan
o. ruas Pogalan – Trenggalek.
(6) Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf f berupa pembangunan jalan dan jembatan baru.
(7) Lokasi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf
g meliputi:
a. pengembangan terminal penumpang Tipe A berada di
Kecamatan Trenggalek;
b. pengembangan terminal penumpang Tipe B berada di Prigi
Kecamatan Watulimo;
c. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di
Kecamatan Durenan;
d. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di
Kecamatan Munjungan;
e. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di
Kecamatan Kampak;
- 37 -
f. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di
Kecamatan Panggul; dan
g. pengembangan terminal penumpang Tipe C berada di
Kecamatan Tugu.
(8) Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal
wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h
meliputi:
a. pengembangan trayek angkutan umum antar kota dalam
provinsi yang melayani perkotaan Trenggalek menuju kotakota
lain di dalam Propinsi Jawa Timur meliputi :
1) Trenggalek – Surabaya;
2) Trenggalek – Jakarta;
3) Trenggalek – Banyuwangi;
4) Trenggalek – Madiun;
5) Trenggalek – Malang;
6) Trenggalek – Ponorogo;
7) Trenggalek – Durenan – Tulungagung;
8) Trenggalek – Pacitan; dan
9) Trenggalek – Blitar;
b. pengembangan rayek angkutan perdesaan yang melayani
pergerakan penduduk antara Perkotaan Trenggalek
dengan ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten meliputi:
1) Trenggalek – Bendungan;
2) Trenggalek – Dongko – Pule;
3) Trenggalek – Suruh – Pule;
4) Trenggalek – Tugu;
5) Trenggalek – Kampak;
6) Trenggalek – Kampak – Munjungan;
7) Trenggalek – Dongko – Panggul;
8) Durenan – Bandung – Prigi;
9) Kampak – Gandusari – Durenan; dan
- 38 -
10) Gandusari – Pogalan – Trenggalek.
Pasal 29
Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf b berupa pengembangan pelabuhan
pengumpul di Kecamatan Watulimo.
Paragraf 2
Sistem Prasarana Lainnya
Pasal 30
Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf b terdiri dari:
a. sistem jaringan prasarana energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air; dan
d. sistem jaringan prasarana lingkungan.
Pasal 31
(1) Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. jaringan tenaga listrik;
c. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
d. pengembangan energi alternatif.
(2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk
Elpiji (SPPBE) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)
meliputi:
1) Kecamatan Trenggalek;
2) Kecamatan Pogalan;
- 39 -
3) Kecamatan Karangan;
4) Kecamatan Watulimo; dan
5) Kecamatan Panggul;
b. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
(SPBU) berada di seluruh kecamatan.
(3) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berupa pengembangan gardu induk distribusi meliputi:
a. Kecamatan Trenggalek;
b. Kecamatan Watulimo;
c. Kecamatan Durenan;
d. Kecamatan Kampak; dan
e. Kecamatan Panggul.
(4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengembangan SUTET meliputi:
1) Kecamatan Durenan;
2) Kecamatan Pogalan;
3) Kecamatan Gandusari;
4) Kecamatan Trenggalek;
5) Kecamatan Karangan; dan
6) Kecamatan Tugu;
b. pengembangan SUTT berada di seluruh kecamatan.
(5) Pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d meliputi:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) meliputi:
1) Kecamatan Tugu; dan
2) Kecamatan Bendungan;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) meliputi:
1) Kecamatan Pule;
2) Kecamatan Suruh;
- 40 -
3) Kecamatan Munjungan;
4) Kecamatan Panggul;
5) Kecamatan Dongko;dan
6) Kecamatan Kampak;
c. energi alternatif biogas meliputi:
1) Kecamatan Bendungan;
2) Kecamatan Pule; dan
3) Kecamatan Karangan;
d. energi angin meliputi:
1) Kecamatan Panggul;
2) Kecamatan Munjungan; dan
3) Kecamatan Watulimo;
e. energi gelombang laut, meliputi:
1) Kecamatan Panggul;
2) Kecamatan Munjungan; dan
3) Kecamatan Watulimo.
Pasal 32
(1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri dari:
a. pengembangan infrastruktur jaringan kabel telepon; dan
b. pengembangan infrastruktur jaringan nirkabel.
(2) Pengembangan infrastruktur jaringan kabel telepon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
pembangunan rumah kabel.
(3) Pengembangan infrastruktur jaringan nirkabel sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan
pembangunan menara telekomunikasi bersama.
- 41 -
(4) Ketentuan lebih lanjut menganai penataan dan pengaturan
lokasi pembangunan menara telekomunikasi bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Bupati.
Pasal 33
(1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
a. jaringan sumber daya air lintas kabupaten;
b. wilayah sungai kabupaten;
c. jaringan irigasi;
d. jaringan air baku untuk air minum;
e. jaringan air minum ke kelompok pengguna; dan
f. sistem pengendalian banjir.
(2) Jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Sungai Keser berada di Kecamatan Tugu;
b. Sungai Ngasinan berada di Kecamatan Durenan; dan
c. Sungai Niama berada di Kecamatan Gandusari.
(3) Wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
a. peningkatan pengelolaan DAS meliputi:
1) DAS Sukun;
2) DAS Bagong;
3) DAS Prambon;
4) DAS Bendo;
5) DAS Ngepeh;
6) DAS Jati;
7) DAS Mlinjon;
8) DAS Karangtuwo;
- 42 -
9) DAS Prigi;
10) DAS Tengah;
11) DAS Konang; dan
12) DAS Gedangan;
b. pengembangan bendungan Tugu berada di Kecamatan
Tugu.
(4) Jaringan irigasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
a. Daerah Irigasi kewenangan pemerintah provinsi berupa
Daerah Irigasi lintas kabupaten meliputi:
1) Daerah Irigasi Sumber Gayam berada lintas Kabupaten
Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung;
2) Daerah Irigasi Paingan berada lintas Kabupaten
Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung; dan
3) Daerah Irigasi Widoro berada lintas Kabupaten
Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung;
b. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
(5) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. pengembangan embung meliputi:
1) Kecamatan Kampak;
2) Kecamatan Panggul;
3) Kecamatan Bendungan;
4) Kecamatan Pule;
5) Kecamatan Suruh;
6) Kecamatan Watulimo; dan
7) Kecamatan Munjungan;
- 43 -
b. pemanfaatan sumber mata air meliputi:
1) Kecamatan Bendungan;
2) Kecamatan Tugu;
3) Kecamatan Pule;
4) Kecamatan Suruh;
5) Kecamatan Watulimo;
6) Kecamatan Kampak;
7) Kecamatan Munjungan;
8) Kecamatan Gandusari;
9) Kecamatan Panggul; dan
10) Kecamatan Dongko.
(6) Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan
prasarana perpipaan berada di seluruh kecamatan.
(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f meliputi:
a. Bendungan Tugu berada di Kecamatan Tugu;
b. Dam Widoro berada di Kecamatan Gandusari;
c. Dam Dawong berada di Kecamatan Pogalan;
d. Dam Semarangan berada di Kecamatan Kampak; dan
e. Dam Sumbergayam berada di Kecamatan Durenan.
Pasal 34
Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi:
a. sistem persampahan;
b. sistem sanitasi lingkungan;
c. sistem pengolahan limbah;
d. sistem drainase;
e. jalur evakuasi bencana; dan
- 44 -
f. ruang evakuasi bencana.
Pasal 35
Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 huruf a meliputi:
a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berada di
Kecamatan Bendungan;
b. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
meliputi:
1) Kecamatan Suruh; dan
2) Kecamatan Kampak;
c. pengembangan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di setiap
kawasan perkotaan diatur dalam rencana rinci tata ruang
berada di seluruh kecamatan;
d. pengelolaan sampah skala rumah tangga dengan 3R.
Pasal 36
(1) Sistem sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf b meliputi:
a. pengembangan pengelolaan air limbah domestik dengan
sistem off site dan on site meliputi:
1) pengembangan septic tank untuk setiap rumah pada
kawasan permukiman;
2) pengembangan jamban komunal di kawasan
permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah;
dan
3) pengembangan jamban komunal di area fasilitas umum.;
b. pengembangan prasarana terpadu Instalasi Pengolahan
Limbah Tinja (IPLT) dapat diintegrasikan dengan Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi:
1) Kecamatan Kampak; dan
- 45 -
2) Kecamatan Suruh.
(2) Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah
kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan sebagai sumber
energi alternatif dan pupuk organik meliputi:
a. Kecamatan Bendungan;
b. Kecamatan Pule; dan
c. Kecamatan Karangan.
Pasal 37
(1) Sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf c meliputi:
a. pengelolaan limbah industri besar dan menengah meliputi:
1) Kecamatan Trenggalek;
2) Kecamatan Durenan;
3) Kecamatan Karangan;
4) Kecamatan Panggul; dan
5) Kecamatan Watulimo;
b. pengelolaan limbah industri kecil berada di seluruh
kecamatan; dan
c. pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berada
di seluruh kecamatan.
(2) Pengelolaan limbah industri besar dan menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada
kawasan industri;
b. pembangunan instalasi menjadi tanggung jawab pengelola
kegiatan industri; dan
c. pemantauan ketat kepada perusahaan industri berpotensi
melakukan pencemaran.
- 46 -
Pasal 38
Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d
meliputi:
a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase kawasan
perkotaan, kawasan permukiman padat dan kawasan kumuh;
b. pembangunan dan peningkatan saluran drainase pada ruas
jalan nasional, provinsi, dan kabupaten;
c. pengembangan dan peningkatan drainase pada kawasan
rawan banjir;
d. normalisasi peningkatan saluran primer;
e. pengembangan drainase berwawasan lingkungan di kawasan
permukiman; dan
f. normalisasi saluran sekunder berada di kawasan perkotaan.
Pasal 39
(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 huruf e meliputi:
a. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
1) jalan menuju Balai Desa Watulimo Kecamatan Watulimo;
2) jalan menuju Kantor Desa Besuki Kecamatan
Munjungan;
3) jalan menuju Stadion Kelurahan Kelutan Kecamatan
Trenggalek;
4) jalan menuju Kantor Desa Widoro Kecamatan Gandusari;
5) jalan menuju Balai Desa Karangan Kecamatan
Karangan;
6) jalan menuju Kantor Desa Jambu Kecamatan Tugu; dan
7) jalan menuju Lapangan Sepak Bola Desa Pule
Kecamatan Pule;
- 47 -
b. pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami meliputi:
1) jalan menuju kawasan perbukitan di Kecamatan
Panggul;
2) jalan menuju kawasan perbukitan di Kecamatan
Munjungan;dan
3) jalan menuju kawasan perbukitan di Kecamatan
Watulimo;
c. pengembangan jalur evakuasi bencana Longsor meliputi:
1) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan
Bendungan;
2) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan
Tugu;
3) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan
Dongko;
4) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan
Munjungan;
5) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan
Panggul;
6) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan
Watulimo;
7) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan
Gandusari;
8) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan
Kampak; dan
9) ruas jalan dan/atau ruas jalan darurat di Kecamatan
Pule.
(2) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana digambarkan
dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
- 48 -
Pasal 40
Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
huruf f meliputi:
a. lapangan;
b. stadion;
c. taman publik;
d. fasilitas umum; dan
e. bangunan pemerintahan.
BAB V
POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41
(1) Rencana pola ruang kabupaten terdiri dari:
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.
(2) Peta rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 42
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
huruf a terdiri dari:
a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
- 49 -
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam;
f. kawasan lindung geologi;
g. kawasan lindung lainnya; dan
h. ruang terbuka hijau perkotaan.
Pasal 43
Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
huruf a dengan luas lebih kurang 17.620 (tujuh belas ribu enam
ratus dua puluh) hektar berada di seluruh kecamatan.
Pasal 44
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b
dengan luas lebih kurang 14.669 (empat belas ribu enam ratus
enam puluh sembilan) hektar berupa kawasan resapan air yang
berada di seluruh kecamatan.
Pasal 45
(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 huruf c terdiri dari:
a. sempadan mata air;
b. sempadan waduk;
c. sempadan embung;
d. sempadan pantai;
e. sempadan sungai; dan
f. sempadan SUTET.
(2) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 1.545 (seribu lima
ratus empat puluh lima) hektar berada di seluruh kecamatan.
- 50 -
(3) Kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dengan luas lebih kurang 15 (lima belas) hektar
berada di Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pule.
(4) Kawasan sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dengan luas lebih kurang 111 (seratus sebelas)
hektar berupa kawasan sempadan meliputi:
a. Embung Ngemplak di desa Bogoran Kecamatan Kampak;
b. Embung Depok di desa Depok Kecamatan Panggul;
c. Embung Ngepeh di desa Ngepeh Kecamatan Tugu;
d. Embung Nglebo di desa Nglebo Kecamatan Suruh;
e. Embung Nglentreng di desa Depok Kecamatan Bendungan;
f. Embung Winong di desa Winong Kecamatan Tugu;
g. Embung Watulimo di desa Watulimo Kecamatan Watulimo;
h. Embung Karangtengah di desa Kaangtengah Kecamatan
Panggul;
i. Embung Ngerit di desa Senden Kecamatan Kampak;
j. Embung Boto Putih di desa Boto Putih Kecamatan
Bendungan;
k. Embung Pule di desa Pule Kecamatan Pule;
l. Embung Joho di desa Joho Kecamatan Pule;
m. Embung Tangkil di desa Tangkil Kecamatan Panggul;
n. Embung Terbis di desa Terbis Kecamatan Panggul;
o. Embung Sawahan di desa Sawahan Kecamatan Watulimo;
dan
p. Embung Puyung di desa Puyung Kecamatan Pule.
(5) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dengan luas lebih kurang 1.233 (seribu dua ratus
tiga puluh tiga) hektar meliputi:
a. Kecamatan Watulimo;
b. Kecamatan Panggul; dan
c. Kecamatan Munjungan.
- 51 -
(6) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e dengan luas lebih kurang 959 (sembilan ratus lima
puluh sembilan) hektar berada di seluruh kecamatan.
(7) Kawasan sempadan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f dengan luas lebih kurang 122 (seratus dua puluh
dua) hektar meliputi:
a. Kecamatan Durenan
b. Kecamatan Pogalan
c. Kecamatan Gandusari
d. Kecamatan Trenggalek
e. Kecamatan Karangan; dan
f. Kecamatan Tugu.
Pasal 46
Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d terdiri dari:
a. kawasan cagar alam; dan
b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
Pasal 47
(1) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
huruf a terdiri dari:
a. kawasan pelestarian alam gua;
b. kawasan pelestarian alam air terjun;
c. kawasan pelestarian alam gunung; dan
d. kawasan pelestarian pasir putih;
(2) Kawasan pelestarian alam gua sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. Goa Lowo berada di Kecamatan Watulimo;
b. Goa Suruban berada di Kecamatan Watulimo;
c. Goa Ngerit berada di Kecamatan Kampak;
- 52 -
d. Goa Gajah berada di Kecamatan Bendungan;
e. Goa Kalimati berada di Kecamatan Dongko; dan
f. Goa Pringapus berada di Kecamatan Dongko.
(3) Kawasan pelestarian alam air terjun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Air Terjun Kalianak berada di Kecamatan Tugu;
b. Air terjun Kalianjok berada di Kecamatan Tugu;
c. Air terjun Songgolangit berada di Kecamatan Pule; dan
d. Air Terjun Jero Guih berada di Kecamatan Suruh.
(4) Kawasan pelestarian alam gunung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Gunung Sepikul berada di Kecamatan Watulimo; dan
b. Gunung Linggo berada di Kecamatan Suruh.
(5) Kawasan pelestarian pasir putih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d berupa Taman Kili-kili berada di Desa
Wonocoyo Kecamatan Panggul.
Pasal 48
Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
a. Kawasan Makam Menak Sopal berada di Kelurahan Ngantru
Kecamatan Trenggalek;
b. Kawasan Astono Giri Mulyo berada di Desa Sumber
Kecamatan Karangan;
c. Kawasan Makam Setono Gedong berada di Desa Ngantru
Kecamatan Trenggalek;
d. Kawasan Belik Joglo berada di Kelurahan Sumbergedong
Kecamatan Trenggalek;
e. Kawasan Situs Purbakala berada di Desa Semarum Kecamatan
Durenan;
- 53 -
f. Kawasan Makam Kanjeng Jimat berada di Desa Ngulankulon
Kecamatan Pogalan;
g. Kawasan Candi Brongkah berada di Desa Kedunglurah
Kecamatan Pogalan; dan
h. Kawasan Makam Gunung Cilik Karang berada di Desa
Wonocoyo Kecamatan Panggul.
Pasal 49
(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 huruf e terdiri dari:
a. kawasan rawan bencana longsor;
b. Kawasan rawan bencana banjir; dan
c. kawasan rawan gelombang pasang.
(2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kecamatan Bendungan;
b. Kecamatan Dongko
c. Kecamatan Watulimo;
d. Kecamatan Suruh;
e. Kecamatan Trenggalek;
f. Kecamatan Pule;
g. Kecamatan Tugu;
h. Kecamatan Kampak;
i. Kecamatan Panggul; dan
j. Kecamatan Munjungan.
(3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kecamatan Trenggalek;
b. Kecamatan Munjungan;
c. Kecamatan Panggul;
d. Kecamatan Tugu;
- 54 -
e. Kecamatan Pogalan;
f. Kecamatan Karangan;
g. Kecamatan Kampak;
h. Kecamatan Durenan; dan
i. Kecamatan Gandusari.
(4) Kawasan rawan bencana gelombang pasang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Kecamatan Watulimo;
b. Kecamatan Panggul; dan
c. Kecamatan Munjungan.
Pasal 50
(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 huruf f terdiri dari:
a. kawasan lindung geologi karst; dan
b. kawasan rawan bencana alam geologi.
(2) Kawasan lindung geologi karst sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 10.684 (sepuluh ribu
enam ratus delapan puluh empat) hektar meliputi:
a. Kecamatan Bendungan;
b. Kecamatan Panggul;
c. Kecamatan Watulimo;
d. Kecamatan Dongko;
e. Kecamatan Gandusari;
f. Kecamatan Kampak;
g. Kecamatan Karangan;
h. Kecamatan Munjungan;
i. Kecamatan Pogalan;
j. Kecamatan Suruh;
k. Kecamatan Trenggalek; dan
- 55 -
l. Kecamatan Tugu.
(3) Kawasan rawan bencana geologi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. Gempa bumi berada di seluruh kecamatan; dan
b. Tsunami dengan luas lebih kurang 5.538 (lima ribu lima
ratus tiga puluh delapan) hektar meliputi:
1) Kecamatan Watulimo;
2) Kecamatan Munjungan; dan
3) Kecamatan Panggul.
Pasal 51
Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
huruf g berupa kawasan perlindungan terumbu karang dan biota
laut yang meliputi:
a. kawasan perlindungan terumbu karang meliputi:
1) Kecamatan Panggul; dan
2) Kecamatan Watulimo;
b. kawasan perlindungan biota laut meliputi:
1) Kecamatan Munjungan;
2) Kecamatan Panggul; dan
3) Kecamatan Watulimo.
Pasal 52
RTH perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h
dengan luas lebih kurang 1.491 (seribu empat ratus sembilan
puluh satu) hektar atau 30% (tiga puluh persen) dari luas
keseluruhan kawasan perkotaan di seluruh kecamatan.
- 56 -
Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 53
Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
huruf b terdiri dari:
a. kawasan peruntukkan hutan produksi;
b. kawasan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukkan pertanian;
d. kawasan peruntukkan perkebunan;
e. kawasan peruntukkan perikanan;
f. kawasan peruntukkan pertambangan;
g. kawasan peruntukkan industri;
h. kawasan peruntukkan pariwisata;
i. kawasan peruntukkan permukiman;
j. wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan
k. kawasan peruntukkan lainnya.
Pasal 54
Kawasan peruntukkan hutan produksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap
dengan luas lebih kurang 44.169 (empat puluh empat ribu seratus
enam puluh sembilan) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
Pasal 55
Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
huruf b dengan luas lebih kurang 2.663 (dua ribu enam ratus
enam puluh tiga) hektar meliputi:
a. Kecamatan Bendungan;
b. Kecamatan Dongko;
c. Kecamatan Gandusari;
- 57 -
d. Kecamatan Kampak;
e. Kecamatan Karangan;
f. Kecamatan Munjungan;
g. Kecamatan Panggul;
h. Kecamatan Pogalan;
i. Kecamatan Suruh;
j. Kecamatan Pule;
k. Kecamatan Durenan;
l. Kecamatan Tugu; dan
m. Kecamatan Watulimo.
Pasal 56
(1) Kawasan peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf c terdiri dari:
a. tanaman pangan;
b. hortikultura; dan
c. kawasan peruntukkan peternakan.
(2) Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari:
a. pertanian lahan basah; dan
b. pertanian lahan kering.
(3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi:
a. pertanian sawah irigasi dengan luas lebih kurang 8.639
(delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) hektar
meliputi:
1) Kecamatan Durenan;
2) Kecamatan Gandusari;
3) Kecamatan Kampak;
4) Kecamatan Karangan;
- 58 -
5) Kecamatan Munjungan;
6) Kecamatan Panggul;
7) Kecamatan Pogalan;
8) Kecamatan Suruh;
9) Kecamatan Trenggalek;
10) Kecamatan Tugu; dan
11) Kecamatan Watulimo;
b. pertanian sawah tadah hujan dengan luas lebih kurang
4.146 (empat ribu seratus empat puluh enam) hektar
berada di seluruh kecamatan.
(4) Pertanian lahan kering kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dengan luas lebih kurang 6.333 (enam
ribu tiga ratus tiga puluh tiga) hektar berupa tegalan berada di
seluruh kecamatan.
(5) Lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas lebih
kurang 12.785 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima)
hektar berada di seluruh kecamatan, meliputi :
a. Sawah irigasi dengan luas 8.639 Hektar; dan
b. Sawah non irigasi dengan luas 4.146 Hektar.
(6) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dengan luas lebih kurang 12.276 (dua belas ribu dua ratus
tujuh puluh enam) hektar berada di seluruh kecamatan.
(7) Kawasan peruntukkan peternakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. sentra ternak sapi potong;
b. sentra ternak sapi perah;
c. sentra ternak kambing; dan
d. sentra ternak unggas.
(8) Sentra ternak sapi potong sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf a meliputi:
a. Kecamatan Panggul;
b. Kecamatan Bendungan;
- 59 -
c. Kecamatan Tugu;
d. Kecamatan Karangan;
e. Kecamatan Pogalan;
f. Kecamatan Durenan.
g. Kecamatan Gandusari;
h. Kecamatan Trenggalek;
i. Kecamatan Kampak; dan
j. Kecamatan Munjungan.
(9) Sentra ternak sapi perah sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf b meliputi:
a. Kecamatan Bendungan;
b. Kecamatan Pule;
c. Kecamatan Suruh;
d. Kecamatan Kampak; dan
e. Kecamatan Dongko.
(10) Sentra ternak kambing sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf c meliputi:
a. Kecamatan Dongko;
b. Kecamatan Munjungan;
c. Kecamatan Pule;
d. Kecamatan Gandusari;
e. Kecamatan Panggul;
f. Kecamatan Tugu;
g. Kecamatan Bendungan;
h. Kecamatan Kampak; dan
i. Kecamatan Watulimo.
(11) Sentra ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf d meliputi:
a. Kecamatan Durenan;
b. Kecamatan Kampak;
- 60 -
c. Kecamatan Gandusari;
d. Kecamatan Suruh;
e. Kecamatan Karangan;
f. Kecamatan Trenggalek;
g. Kecamatan Tugu;
h. Kecamatan Pogalan; dan
i. Kecamatan Pule.
Pasal 57
(1) Kawasan peruntukkan perkebunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf d dengan luas lebih kurang 5.943 (lima
ribu sembilan ratus empat puluh tiga) hektar meliputi:
a. perkebunan cengkeh;
b. perkebunan kopi;
c. perkebunan kakao; dan
d. perkebunan tebu.
(2) Kawasan perkebunan cengkeh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kecamatan Panggul;
b. Kecamatan Munjungan;
c. Kecamatan Watulimo;
d. Kecamatan Kampak;
e. Kecamatan Dongko;
f. Kecamatan Pule;
g. Kecamatan Suruh;
h. Kecamatan Gandusari;
i. Kecamatan Trenggalek;
j. Kecamatan Tugu;dan
k. Kecamatan Bendungan.
- 61 -
(3) Kawasan perkebunan kopi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi seluruh kecamatan.
(4) Kawasan perkebunan kakao sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c meliputi seluruh kecamatan.
(5) Kawasan perkebunan tebu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi:
a. Kecamatan Watulimo;
b. Kecamatan Kampak;
c. Kecamatan Pule;
d. Kecamatan Karangan;
e. Kecamatan Suruh;
f. Kecamatan Gandusari;
g. Kecamatan Durenan;
h. Kecamatan Pogalan;
i. Kecamatan Trenggalek; dan
j. Kecamatan Tugu.
Pasal 58
(1) Kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf e terdiri dari:
a. perikanan tangkap;
b. budidaya perikanan air tawar; dan
c. pengolahan ikan.
(2) Kawasan peruntukkan perikanan tangkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sejauh 4 (empat) mil dari garis
pantai meliputi:
a. Ikan pelagis meliputi:
1) Kecamatan Watulimo;
2) Kecamatan Panggul; dan
3) Kecamatan Munjungan;
- 62 -
b. Ikan demersal meliputi:
1) Kecamatan Watulimo;
2) Kecamatan Panggul; dan
3) Kecamatan Munjungan;
c. Ikan crustacea meliputi:
1) Kecamatan Watulimo;
2) Kecamatan Panggul; dan
3) Kecamatan Munjungan.
(3) Kawasan peruntukkan budidaya perikanan air tawar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. budidaya lele meliputi:
1) Kecamatan Bendungan;
2) Kecamatan Suruh;
3) Kecamatan Karangan;
4) Kecamatan Kampak; dan
5) Kecamatan Trenggalek;
b. budidaya gurami meliputi:
1) Kecamatan Bendungan;
2) Kecamatan Suruh;
3) Kecamatan Karangan;
4) Kecamatan Kampak; dan
5) Kecamatan Trenggalek;
c. budidaya nila meliputi:
1) Kecamatan Bendungan;
2) Kecamatan Suruh;
3) Kecamatan Karangan;
4) Kecamatan Kampak; dan
5) Kecamatan Trenggalek;
- 63 -
d. budidaya patin meliputi:
1) Kecamatan Bendungan;
2) Kecamatan Suruh;
3) Kecamatan Karangan;
4) Kecamatan Kampak; dan
5) Kecamatan Trenggalek.
(4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c berada di Kecamatan Watulimo.
(5) Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan meliputi:
a. Kecamatan Munjungan;
b. Kecamatan Panggul; dan
c. Kecamatan Watulimo.
(6) Pengembangan pelabuhan perikanan tangkap berada di
Kecamatan Watulimo.
(7) Pengembangan pangkalan pendaratan ikan meliputi:
a. Kecamatan Munjungan; dan
b. Kecamatan Panggul.
Pasal 59
(1) Kawasan peruntukkan pertambangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf f berupa kawasan pertambangan mineral
dan batubara.
(2) Kawasan peruntukkan pertambangan mineral dan batubara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pertambangan komoditas mineral logam meliputi:
1) Kecamatan Bendungan;
2) Kecamatan Tugu;
3) Kecamatan Pogalan;
4) Kecamatan Durenan;
5) Kecamatan Gandusari;
- 64 -
6) Kecamatan Kampak;
7) Kecamatan Pule;
8) Kecamatan Dongko;
9) Kecamatan Panggul;
10) Kecamatan Munjungan; dan
11) Kecamatan Watulimo;
b. pertambangan komoditas mineral bukan logam berada di
sekuruh kecamatan;
c. pertambangan komoditas batuan berada di seluruh
kecamatan;
d. pertambangan komoditas batubara meliputi:
1) Kecamatan Watulimo;
2) Kecamatan Dongko;
3) Kecamatan Panggul; dan
4) Kecamatan Suruh.
Pasal 60
(1) Kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 huruf g terdiri dari:
a. industri besar;
b. industri menengah; dan
c. industri kecil mikro.
(2) Kawasan peruntukkan industri besar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 119 (seratus
sembilan belas) hektar meliputi:
a. Kecamatan Watulimo;
b. Kecamatan Panggul; dan
c. Kecamatan Durenan.
- 65 -
(3) Kawasan peruntukkan industri menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 145
(seratus empat puluh lima) hektar meliputi:
a. Kecamatan Trenggalek;
b. Kecamatan Watulimo;
c. Kecamatan Panggul;
d. Kecamatan Durenan; dan
e. Kecamatan Karangan.
(4) Kawasan peruntukkan industri kecil mikro sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. sentra industri pemindangan ikan berada di Kecamatan
Watulimo;
b. sentra industri tepung tapioka meliputi:
1) Kecamatan Pogalan;
2) Kecamatan Watulimo;
3) Kecamatan Bendungan;
4) Kecamatan Trenggalek;
5) Kecamatan Karangan; dan
6) Kecamatan Tugu;
c. sentra industri gula merah kelapa meliputi:
1) Kecamatan Gandusari;
2) Kecamatan Kampak;
3) Kecamatan Watulimo; dan
4) kecamatan Dongko;
d. sentra industri tempe meliputi:
1) Kecamatan Trenggalek;
2) Kecamatan Panggul;
3) Kecamatan Tugu;
4) Kecamatan Pogalan;
5) Kecamatan Gandusari; dan
- 66 -
6) kecamatan Karangan.
e.sentra industri tahu berada di Kecamatan Tugu;
f. sentra industri kerupuk meliputi:
1) Kecamatan Karangan;
2) Kecamatan Trenggelek;
3) Kecamatan Kampak; dan
4) Kecamatan Pule;
g.sentra industri makanan kering meliputi:
1) Kecamatan Trenggalek; dan
2) Kecamatan Pogalan.
h. sentra industri tape singkong berada di Kecamatan Durenan;
i. sentra industri ceriping meliputi:
1) Kecamatan Suruh;
2) Kecamatan Panggul; dan
3) Kecamatan Dongko;
j. sentra industri batu bata meliputi:
1) Kecamatan Kampak;
2) Kecamatan Panggul;
3) Kecamatan Durenan;
4) Kecamatan Pogalan;
5) Kecamatan Gandusari; dan
6) Kecamatan Karangan;
k. sentra industri genteng meliputi:
1) Kecamatan Gandusari;
2) Kecamatan Durenan;
3) Kecamatan Karangan;
4) Kecamatan Tugu;
5) Kecamatan Trenggalek;
6) Kecamatan Dongko; dan
- 67 -
7) Kecamatan Pule;
l. sentra industri anyaman meliputi:
1) Kecamatan Pogalan;
2) Kecamatan Gandusari;
3) Kecamatan Karangan; dan
4) Kecamatan Durenan;
m.sentra industri kapur tohor berada di Kecamatan Watulimo.
n. sentra industri batik berada di Kecamatan Trenggalek;
o. sentra industri konveksi meliputi:
1) Kecamatan Gandusari;
2) Kecamatan Pogalan; dan
3) Kecamatan Durenan;
p. sentra industri meubel meliputi:
1) Kecamatan Karangan; dan
2) Kecamatan Tugu.
Pasal 61
(1) Kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf h terdiri dari:
a. pariwisata budaya; dan
b. pariwisata alam.
(2) Kawasan peruntukkan pariwisata budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. larung sembonyo berada di Kecamatan Watulimo;
b. larung longkangan berada di Kecamatan Munjungan;
c. kupatan berada di Kecamatan Durenan;
d. kupatan berada di Kecamatan Trenggalek;
e. baritan berada di Kecamatan Dongko;
f. prasasti kamulan berada di Kecamatan Durenan;
g. jaranan turonggo yakso berada di Kecamatan Dongko;
- 68 -
h. bersih dam bagong berada di Kecamatan Trenggalek; dan
i. tiban berada berada di seluruh kecamatan.
(3) Kawasan peruntukkan pariwisata alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Bendungan Tugu berada di Kecamatan Tugu;
b. Pantai Prigi berada di Kecamatan Watulimo;
c. Pantai Pasir putih berada di Kecamatan Watulimo;
d. Pantai Damas berada di Kecamatan Watulimo;
e. Goa Lowo berada di Kecamatan Watulimo;
f. Pantai Pelang berada di Kecamatan Panggul;
g. Pantai Joketro berada di Kecamatan Panggul;
h. Pantai Konang berada di Kecamatan Panggul;
i. Taman kili-kili berada di Kecamatan Panggul;
j. Pantai Blado berada di Kecamatan Munjungan;
k. Pantai Ngadipuro berada di Kecamatan Munjungan;
l. Pantai Ngampiran berada di Kecamatan Munjungan;
m. Panjat tebing Gunung Linggo berada di Kecamatan Suruh;
dan
n. Panjat tebing Gunung Sepikul berada di Desa Watuagung
Kecamatan Watulimo.
Pasal 62
(1) Kawasan peruntukkan permukiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf i terdiri dari:
a. permukiman perkotaan; dan
b. permukiman perdesaan.
(2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dengan luas lebih kurang 4.969 (empat ribu sembilan
ratus enam puluh sembilan) hektar berada di seluruh
kecamatan.
- 69 -
(3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dengan luas lebih kurang 9.977 (sembilan ribu
sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektar berada di seluruh
kecamatan.
Pasal 63
(1) Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf j meliputi:
a. zona kawasan lindung;
b. zona perikanan tangkap;
c. zona budidaya perairan;
d. zona pariwisata bahari;
e. zona permukiman nelayan; dan
f. zona pelabuhan.
(2) Zona kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. pantai berhutan bakau meliputi:
1) Kecamatan Watulimo;
2) Kecamatan Panggul; dan
3) Kecamatan Munjungan;
b. terumbu karang meliputi:
1) Kecamatan Watulimo; dan
2) Kecamatan Panggul;
c. daerah perlindungan laut berada di Kecamatan Watulimo;
d. pulau-pulau kecil meliputi:
1) Kecamatan Watulimo;
2) Kecamatan Panggul; dan
3) Kecamatan Munjungan.
(3) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi :
a. zona 0-3 mil dari garis pantai ke arah laut;
- 70 -
b. zona 3-6 mil dari garis pantai ke arah laut;
c. zona 6-12 mil dari garis pantai ke arah laut;
d. zona 12-200 mil dari garis pantai ke arah laut; dan
e. zona lebih besar 200 mil.
(4) Zona budidaya perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c meliputi:
a. zona budidaya kerang mutiara meliputi:
1) Kecamatan Watulimo; dan
2) Kecamatan Munjungan;
b. zona budidaya keramba lobster meliputi:
1) Kecamatan Watulimo; dan
2) Kecamatan Munjungan;
c. zona budidaya tambak meliputi:
1) Kecamatan Panggul; dan
2) Kecamatan Munjungan.
(5) Zona pariwisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi:
a. Kecamatan Watulimo;
b. Kecamatan Panggul; dan
c. Kecamatan Munjungan.
(6) Zona permukiman nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e meliputi:
a. Kecamatan Watulimo;
b. Kecamatan Panggul; dan
c. Kecamatan Munjungan.
(7) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada atat (1) huruf f
meliputi:
a. zona pelabuhan umum berada di Kecamatan Watulimo;
dan
b. zona pelabuhan perikanan berada di Kecamatan Watulimo.
- 71 -
Pasal 64
(1) Kawasan peruntukkan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 huruf k terdiri dari:
a. kawasan perdagangan dan jasa;
b. kawasan pengembangan sektor informal; dan
c. Kawasan pertahanan dan keamanan negara.
(2) Kawasan perdagangan dan jasa di Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. kawasan perdagangan dan jasa wilayah pelayanan skala
kabupaten berada di Kecamatan Trenggalek;
b. kawasan perdagangan dan jasa wilayah pelayanan sub
wilayah kabupaten meliputi:
1) Kecamatan Panggul;
2) Kecamatan Kampak;
3) Kecamatan Durenan; dan
4) Kecamatan Watulimo;
c. kawasan perdagangan dan jasa wilayah pelayanan skala
kecamatan meliputi:
1) Kecamatan Bendungan;
2) Kecamatan Tugu;
3) Kecamatan Karangan;
4) Kecamatan Suruh;
5) Kecamatan Kampak;
6) Kecamatan Pogalan;
7) Kecamatan Munjungan;
8) Kecamatan Dongko; dan
9) Kecamatan Pule.
(3) Pengembangan kawasan sektor informal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. sektor informal pada pusat perkotaan;
- 72 -
b. sektor informal pada rest area; dan
c. sektor informal pada kawasan peruntukkan pariwisata.
(4) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Komando Distrik Militer dengan luas lebih kurang 2 (dua)
hektar berada di perkotaan Trenggalek;
b. Polisi Resort dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektar
berada di perkotaan Trenggalek;
c. Polisi Sektor berada di seluruh kecamatan;
d. Komando Rayon Militer berada di seluruh kecamatan; dan
e. Gudang Amunisi dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar
di Kecamatan Trenggalek;
f. Pulau Panehan dengan luas lebih kurang 6 (enam) hektar
berada di Kecamatan Munjungan; dan
g. Pulau Sekel dengan luas lebih kurang 1.026 (seribu dua
puluh enam) meter persegi berada di Kecamatan Watulimo.
BAB VI
KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN
Pasal 65
(1) Kawasan yang merupakan kawasan strategis kabupaten terdiri
dari:
a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi;
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup; dan
c. kawasan strategis lainnya.
(2) Rencana penetapan kawasan strategis kabupaten
digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
- 73 -
Pasal 66
(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan
pertumbuhan ekonomi;
c. memiliki potensi ekspor;
d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang
kegiatan ekonomi;
e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi
tinggi;
f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi
pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi
sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan
energi nasional; atau
h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan
tertinggal.
(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:
a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b. merupakan aset provinsi berupa kawasan lindung yang
ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau
fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah
yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air
yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian
negara;
d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim
makro;
e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan
hidup;
- 74 -
f. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan
mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan
kehidupan.
(3) Kawasan strategis lainnya merupakan kawasan yang
memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi
pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung,
mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan
berkelanjutan.
Pasal 67
(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf
a terdiri dari:
a. kawasan strategis kerjasama regional
b. kawasan strategis pariwisata;
c. kawasan strategis agropolitan;
d. kawasan strategis minapolitan;
e. kawasan strategis segitiga emas Durenan; dan
f. kawasan strategis pengembangan Bendungan Tugu.
(2) Kawasan strategis kerjasama regional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. kerjasama regional antar kabupaten pada kawasan
perbatasan Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Jawa Tengah
GOLEKPAWON meliputi:
1) Kabupaten Ponorogo;
2) Kabupaten Trenggalek;
3) Kabupaten Pacitan; dan
4) Kabupaten Wonogiri;
b. kerjasama regional Selingkar Wilis, meliputi:
1) Kabupaten Trenggalek;
2) Kabupaten Tulungagung;
3) Kabupaten Kediri; dan
- 75 -
4) Kabupaten Nganjuk.
5) Kabupaten Ponorogo
(3) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. kawasan pariwisata pantai di Kecamatan Watulimo;
b. kawasan pariwisata gua di Kecamatan Watulimo;
c. kawasan pariwisata pantai di Kecamatan Panggul;
d. kawasan pariwisata air terjun di Kecamatan Panggul;
e. kawasan pariwisata pantai di Kecamatan Munjungan;
f. kawasan pariwisata panjat tebing di Kecamatan Suruh;
dan
g. kawasan pariwisata panjat tebing di Kecamatan
Watulimo.
(4) Kawasan strategis agropolitan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
a. Kecamatan Bendungan;
b. Kecamatan Kampak; dan
c. Kecamatan Watulimo.
(5) Kawasan strategis minapolitan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d berupa kawasan perikanan meliputi:
a. perikanan tangkap berada di Kecamatan Watulimo; dan
b. budidaya perikanan air tawar meliputi:
1) Kecamatan Bendungan;
2) Kecamatan Kampak; dan
3) Kecamatan Trenggalek.
(6) Kawasan strategis segitiga emas durenan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kecamatan
Durenan.
(7) Kawasan strategis bendungan Tugu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f berada di Desa Nglinggis Kecamatan
Tugu.
- 76 -
Pasal 68
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)
huruf b meliputi:
a. kawasan hutan lindung meliputi:
1) Kecamatan Panggul;
2) Kecamatan Munjungan;
3) Kecamatan Watulimo;
4) Kecamatan Kampak;
5) Kecamatan Dongko;
6) Kecamatan Pule;
7) Kecamatan Pogalan;
8) Kecamatan Bendungan;
9) Kecamatan Tugu; dan
10) Kecamatan Suruh;
b. sempadan pantai meliputi:
1) Kecamatan Watulimo;
2) Kecamatan Munjungan; dan
3) Kecamatan Panggul;
c. sempadan sungai berada di seluruh kecamatan;
d. kawasan karst meliputi:
1) Kecamatan Bendungan;
2) Kecamatan Panggul; dan
3) Kecamatan Watulimo;
e. RTH perkotaan meliputi:
1) Kecamatan Trenggalek; dan
2) Kecamatan Durenan.
- 77 -
Pasal 69
Kawasan strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat (1) huruf c berupa kawasan sempadan JLS meliputi:
a. Kecamatan Watulimo;
b. Kecamatan Munjungan; dan
c. Kecamatan Panggul.
BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 70
(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah merupakan indikasi
program utama yang memuat uraian program atau kegiatan,
sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan
pelaksanaan.
(2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari:
a. kelembagaan;
b. keterpaduan kebijakan sektoral;
c. perwujudan struktur ruang;
d. perwujudan pola ruang; dan
e. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
Bagian Kedua
Kelembagaan
Pasal 71
(1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan
kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan
ruang dibentuk BKPRD.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi,
dan tata kerja BKPRD. sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 78 -
Bagian Ketiga
Keterpaduan Kebijakan Sektoral
Pasal 72
(1) Penataan ruang sesuai dengan RTRW dilaksanakan secara
sinergis dengan Peraturan Daerah yang ada;
(2) Penataan ruang dilaksanakan secara terus menerus dan
sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
(3) Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.
Bagian Keempat
Perwujudan Struktur Ruang
Pasal 73
Perwujudan rencana struktur ruang wilayah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c terdiri dari :
a. perwujudan pusat kegiatan; dan
b. perwujudan sistem prasarana.
Pasal 74
(1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 huruf a berupa pelaksanaan pembangunan meliputi:
a. pengembangan dan pemantapan PKL;
b. pengembangan PKLp;
c. pemantapan PPK; dan
d. pemantapan PPL.
(2) Pengembangan dan pemantapan PKL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pembangunan pusat pemerintahan;
b. pembangunan pusat pendidikan;
c. pembangunan pusat pelayanan kesehatan;
- 79 -
d. pembangunan pusat perdagangan;
e. pembangunan terminal tipe B;
f. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); dan
g. pengembangan sarana dan prasarana dasar.
(3) Pengembangan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. pembangunan pusat pemerintahan;
b. pembangunan pusat pendidikan;
c. pembangunan pusat pelayanan kesehatan;
d. pembangunan pusat perdagangan;
e. pembangunan terminal tipe C;
f. pembangunan kawasan industri;
g. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); dan
h. pengembangan sarana dan prasarana dasar.
(4) Pemantapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); dan
b. pengembangan prasarana dan sarana kawasan.
(5) Pemantapan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:
a. penataan permukiman perdesaan; dan
b. pengembangan jaringan jalan.
Pasal 75
(1) Perwujudan sistem prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat huruf b berupa meliputi:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut;
c. sistem jaringan prasarana energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
- 80 -
e. sistem jaringan sumber daya air; dan
f. sistem jaringan prasarana lainnya.
(2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pengembangan jaringan jalan lintas selatan;
b. pemeliharaan jalan nasional;
c. pemeliharaan jalan provinsi;
d. pemeliharaan jalan kabupaten;
e. peningkatan jalan utama antar desa;
f. pengembangan trayek angkutan umum;
g. pembangunan terminal tipe B; dan
h. pembangunan terminal tipe C.
(3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berupa pengembangan pelabuhan umum.
(4) Sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. peningkatan pelayanan listrik;
b. peningkatan jaringan tenaga listrik;
c. peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik;
d. pengembangan jaringan energi biogas;
e. pengembangan jaringan energi angin;
f. pengembangan jaringan energi gelombang laut
g. pengembangan jaringan listrik tenaga surya;
h. pengembangan pembangkit listrik alternatif mikro hidro;
i. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum
(SPBU);
j. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji
(SPBE); dan
k. pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan
Bahan Bakar Elpiji (SPPBE).
- 81 -
(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d meliputi:
a. penyusunan rencana penataan menara telekomunikasi
bersama;
b. pengembangan menara telekomunikasi bersama; dan
c. pengembangan jaringan kabel telepon.
(6) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e meliputi:
a. jaringan sumber daya air lintas kabupaten;
b. wilayah sungai kabupaten;
c. jaringan irigasi;
d. jaringan air baku untuk air minum; dan
e. sistem pengendalian banjir.
(7) Jaringan sumber daya air lintas kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
a. penyusunan pengelolaan DAS antar kabupaten; dan
b. normalisasi sungai.
(8) Wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf b berupa peningkatan pengelolaan DAS Brantas.
(9) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf c meliputi:
a. penyusunan rencana induk sistem irigasi; dan
b. peningkatan dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi.
(10) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf d meliputi:
a. pengembangan embung; dan
b. pemanfaatan dan pelestarian sumber mata air.
(11) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf e meliputi:
a. pembangunan bendungan Tugu; dan
b. pengoptimalan Dam.
- 82 -
(12) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f berupa jaringan prasarana lingkungan
meliputi:
a. sistem persampahan;
b. sistem sanitasi lingkungan;
c. sistem pengolahan limbah;
d. sistem drainase;
e. jaringan air minum ke kelompok pengguna;
f. jalur evakuasi bencana; dan
g. ruang evakuasi bencana.
(13) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (12)
huruf a meliputi:
a. penyusunan rencana induk pengelolaan sampah;
b. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
(TPST);
c. optimalisasi pengelolaan persampahan di Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA);
d. pengembangan Tempat Pembuangan Sampah (TPS); dan
e. optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan
pengolahan sampah.
(14) Sistem sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(12) huruf b meliputi:
a. pengembangan jamban komunal;
b. pembangunan sarana MCK dengan sistem on site dan off
site;
c. pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT);
dan
d. pengembangan pengolahan limbah kotoran hewan.
(15) Sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat
(12) huruf c meliputi:
a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
dan
- 83 -
b. pengembangan pengelolaan limbah B3.
(16) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf
d meliputi:
a. penyusunan rencana induk drainase;
b. pemeliharaan dan pembangunan prasarana drainase
kawasan permukiman; dan
c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk
drainase.
(17) Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana
dimaksud pada ayat (12) huruf e meliputi:
a. penyusunan rencana induk pengembangan sistem
pelayanan air bersih; dan
b. pemeliharaan dan pengembangan jaringan perpipaan.
(18) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (12)
huruf f meliputi:
a. pemeliharaan jalur evakuasi; dan
b. pengembangan rambu-rambu jalur evakuasi.
(19) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(12) huruf g meliputi:
a. pengembangan ruang evakuasi bencana; dan
b. pengoptimalan fasilitas evakuasi.
Bagian Kelima
Perwujudan Pola Ruang
Pasal 76
(1) Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d terdiri dari:
a. perwujudan kawasan lindung; dan
b. perwujudan kawasan budidaya.
(2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. kawasan hutan lindung;
- 84 -
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana;
f. kawasan lindung geologi;
g. kawasan lindung lainnya; dan
h. ruang terbuka hijau perkotaan.
(3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi:
a. koordinasi, identifikasi, inventarisasi, penegasan dan
penetapan kawasan hutan lindung;
b. pemantauan dan perlindungan kawasan lindung; dan
c. pengelolaan kawasan DAS.
(4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
berupa perlindungan kawasan resapan air.
(5) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c meliputi:
a. kawasan sempadan mata air;
b. kawasan sempadan waduk;
c. kawasan sempadan embung;
d. kawasan sempadan sungai;
e. kawasan sempadan pantai; dan
f. sempadan SUTET.
(6) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf a berupa penataan dan perlindungan kawasan
sekitar mata air.
(7) Kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b berupa penataan dan perlindungan kawasan
sekitar waduk.
- 85 -
(8) Kawasan sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf c berupa pencegahan dan pengendalian kegiatan
budidaya.
(9) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf d meliputi:
a. pencegahan dan pengendalian kawasan budidaya;
b. penataan sempadan sungai; dan
c. penataan sempadan anak sungai.
(10) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf e meliputi:
a. pengendalian kegiatan di sekitar sempadan pantai;
b. pengembalian fungsi lindung pantai; dan
c. pengembangan kawasan pariwisata.
(11) Kawasan sempadan SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf f berupa pengembangan RTH.
(12) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a. kawasan cagar alam meliputi:
1) pengembangan kawasan cagar alam;
2) pelestarian kawasan cagar alam; dan
3) pengelolaan dan pengendalian kawasan cagar alam;
b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
1) pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan; dan
2) pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan.
(13) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e meliputi:
a. kawasan rawan bencana longsor berupa penanganan
daerah rawan longsor;
- 86 -
b. kawasan rawan bencana banjir meliputi:
1) pengaturan debit banjir;
2) penataan daerah lingkungan sungai;
3) sosialisasi program pengendalian banjir; dan
4) pengelolaan daerah tangkapan air;
c. kawasan rawan bencana gelombang pasang berupa
penanganan daerah rawan gelombang pasang.
(14) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf f meliputi:
a. kawasan lindung karst meliputi:
1) perlindungan kawasan karst; dan
2) pengendalian kawasan budidaya di kawasan karst;
b. kawasan rawan bencana geologi meliputi:
1) penanganan kawasan rawan bencana tsunami; dan
2) penanganan kawasan rawan bencana gempa bumi.
(15) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf g meliputi:
a. pelestarian dan transplantasi terumbu karang; dan
b. pelestarian dan perlindungan biota laut.
(16) RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h
berupa pengembangan RTH.
(17) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. kawasan peruntukkan hutan produksi;
b. kawasan peruntukkan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukkan pertanian;
d. kawasan peruntukkan perkebunan;
e. kawasan peruntukkan perikanan;
f. kawasan peruntukkan pertambangan;
g. kawasan peruntukkan industri;
- 87 -
h. kawasan peruntukkan pariwisata;
i. kawasan peruntukkan permukiman;
j. kawasan peruntukkan lainnya; dan
k. wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
(18) Kawasan peruntukkan hutan produksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (17) huruf a meliputi:
a. pengembangan hutan produksi;
b. koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana
strategis penanganan lahan; dan
c. penanganan, pemantauan dan evaluasi penanganan lahan
kritis.
(19) Kawasan peruntukkan hutan rakyat sebagaimana dimaksud
pada ayat (17) huruf b meliputi:
a. pengembangan hutan rakyat; dan
b. usaha peningkatan kualitas hutan dan lingkungan
dengan pengembangan obyek wisata alam yang berbasis
pada pemanfaatan hutan.
(20) Kawasan peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud
pada ayat (17) huruf c meliputi:
a. peruntukkan tanaman pangan meliputi:
1) penyusunan kebijakan revitalisasi pertanian;
2) pengembangan lahan abadi pertanian;
3) monitoring dan evaluasi revitalisasi pertanian;
4) rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana irigasi
di tingkat usaha tani;
5) mekanisasi pertanian melalui pengembangan Usaha
Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA Mandiri);
6) penyebaran benih unggul bermutu;
7) pembangunan pasar agro;
8) pengembangan komoditas unggulan; dan
- 88 -
9) peningkatan sistem irigasi sederhana menjadi irigasi
teknis;
b. peruntukkan hortikultura meliputi:
1) intensifikasi dan diversifikasi tanaman hortikultura;
2) pengembangan komoditas unggulan;
3) pengembangan sentra komoditi hortikultura;
4) pembinaan petani hortikultura; dan
5) pengembangan sentra-sentra pertanian dan pariwisata
agribisnis;
c. kawasan peruntukkan peternakan meliputi:
1) pengembangan usaha ternak unggulan;
2) pengembangan inseminasi buatan;
3) pembangunan pasar ternak; dan
4) pembangunan rumah potong hewan dan ternak.
(21) Kawasan peruntukkan perkebunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (17) huruf d meliputi:
a. intensifikasi dan pengembangan perkebunan;
b. pembinaan petani perkebunan;
c. mengembangkan industri pengolahan hasil perkebunan;
dan
d. penyebaran benih atau bibit unggul.
(22) Kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (17) huruf e meliputi:
a. perikanan tangkap meliputi:
1) peningkatan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
2) pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
3) pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
4) pembangunan cold storage dan pabrik es;
5) pembangunan pasar ikan;
6) peningkatan kapasitas peralatan tangkap;
- 89 -
7) pembinaan nelayan;
8) pengembangan perikanan budidaya jaring apung; dan
9) pembinaan petani ikan;
b. budidaya perikanan air tawar meliputi:
1) pengembangan perikanan budidaya darat;
2) pengembangan bibit ikan; dan
3) pembinaan petani ikan;
c. pengolahan ikan berupa pengembagan industri
pengolahan hasil perikanan.
(23) Kawasan peruntukkan pertambangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (17) huruf f meliputi:
a. pengembangan kawasan pertambangan komoditas
mineral logam;
b. pengembangan kawasan pertambangan komoditas
mineral bukan logam;
c. pengembangan kawasan pertambangan komoditas batuan;
dan
d. pengembangan kawasan pertambangan komoditas
batubara.
(24) Kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (17) huruf g meliputi:
a. peruntukkan industri kecil mikro meliputi:
1) lokakarya teknologi pengolahan produk pertanian
unggulan;
2) pelatihan pengolahan produk perikanan;
3) pelatihan pengolahan produk makanan dan kerajinan
tanah liat;
4) pelatihan pengolahan produk kerajinan dari bambu
dan sabut kelapa;
5) pelatihan pengolahan produk mebel dan pengolahan
tanah liat; dan
6) pelatihan kerajinan anyaman dari pandan dan bambu;
- 90 -
b. peruntukkan industri menengah meliputi:
1) pengembangan kawasan industri menengah; dan
2) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
c. peruntukkan industri besar meliputi:
1) pengembangan kawasan industri besar; dan
2) pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
(25) Kawasan peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (17) huruf h meliputi:
a. pengembangan sistem transportasi wisata;
b. pengembangan paket wisata;
c. pengembangan kawasan prioritas pengembangan wisata
alam;
d. pengembangan kawasan prioritas pengembangan wisata
budaya atau sejarah;
e. pembangunan prasarana dan sarana wisata;
f. pembangunan pasar wisata, pusat kawasan
peristirahatan; dan
g. pengembangan promosi wisata.
(26) Kawasan peruntukkan permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (17) huruf i meliputi:
a. pengembangan kawasan permukiman baru;
b. pengembangan dan peningkatan jaringan sarana dan
prasarana dasar; dan
c. peningkatan kualitas permukiman.
(27) Kawasan peruntukkan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (17) huruf j meliputi:
a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
b. penataan kawasan sektor informal; dan
c. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan
negara.
- 91 -
(28) Kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat
(27) huruf b meliputi:
a. penyediaan ruang bagi sektor informal; dan
b. penentuan lokasi sektor informal diatur dengan
perencanaan yang lebih detail.
(29) Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud
pada ayat (17) huruf k meliputi:
a. penanaman dan pelestarian mangrove;
b. pelestarian terumbu karang;
c. pengembangan daerah perlindungan laut;
d. perlindungan pulau-pulau kecil;
e. pemanfaatan perikanan tangkap;
f. pengembangan budidaya perairan;
g. pengembangan pariwisata bahari;
h. penataan permukiman nelayan; dan
i. pembangunan pelabuhan.
Bagian Keenam
Perwujudan Kawasan Strategis
Pasal 77
(1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf e terdiri dari:
a. kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup; dan
c. kawasan strategis lainnya.
(2) Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kerjasama regional kawasan perbatasan;
b. pengembangan kawasan pariwisata;
- 92 -
c. penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan (RIPK);
d. pengembangan kawasan agropolitan;
e. penyusunan rencana rinci pengembangan agropolitan;
f. pengembangan kawasan minapolitan;
g. penyusunan rencana rinci pengembangan minapolitan;
h. pengembangan kawasan segitiga emas durenan;
i. penyusunan rencana detail kawasan segitiga emas
durenan; dan
j. pembangunan Bendungan Tugu.
(3) Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi:
a. pengoptimalan fungsi hutan lindung;
b. pengendalian kawasan budidaya di kawasan sempadan
sungai;
c. pengendalian kawasan budidaya di kawasan sempadan
pantai;
d. perlindungan kawasan lindung karst; dan
e. penyediaan RTH perkotaan.
(4) Kawasan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c berupa kawasan pengendalian ketat meliputi:
a. pengendalian pembangunan sempadan JLS; dan
b. penyusunan rencana detail pengembangan kawasan
sekitar JLS.
Bagian Ketujuh
Prioritas dan Pentahapan Pembangunan
Pasal 78
(1) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat)
tahapan meliputi:
a. tahap I (Tahun 2012-2016);
- 93 -
b. tahap II (Tahun 2017-2021);
c. tahap III (Tahun 2022-2026); dan
d. tahap IV (Tahun 2027-2032).
(2) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan
atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai
efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
(3) Program yang diprioritaskan untuk dilaksanakan adalah
Tahap I yang diprogramkan pada Tahun 2012-2016.
(4) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedelapan
Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah
Pasal 79
(1) Dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai
dengan rencana tata ruang, Pemerintah Kabupaten harus
melakukan optimalisasi aset daerah dengan menyediakan
pencadangan lahan dimasing-masing wilayah pada setiap
tahun anggaran.
(2) Optimalisasi aset meliputi:
a. pemanfaatan lahan aset pemerintah untuk kegiatankegiatan
yang telah diagendakan dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Rencana-Rencana Pembangunan
lainnya; dan
b. pembelian lahan dan/atau bangunan masyarakat dalam
rangka penyediaan lahan cadangan yang akan digunakan
untuk kegiatan-kegiatan pembangunan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan aset Pemerintah
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.
- 94 -
BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Pedoman pengaturan
Pasal 80
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai
upaya untuk mewujudkan tertib ruang melalui:
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.
Bagian Kedua
Penetapan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 81
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 huruf a disusun sebagai arahan dalam
penyusunan peraturan zonasi.
(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang,
serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap
zonasi pemanfaatan ruang.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pedesaan;
c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana
wilayah;
d. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang;
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis; dan
f. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dai:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- 95 -
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Pusat Kegiatan
Pasal 82
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan
prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem
perkotaan dan jaringan prasarana;
b. diperbolehkan peningkatan kegiatan perkotaan dengan
dukungan fasilitas dan infrastruktur;
c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan intensitas
pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem
perkotaan dan jaringan prasarana; dan
d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang
menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem
perkotaan dan jaringan prasarana.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan
prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem
perdesaan dan jaringan prasarana;
b. diperbolehkan peningkatan kegiatan perdesaan dengan
didukung fasilitas dan infrastruktur;
c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan intensitas
pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem
perdesaan dan jaringan prasarana; dan
d. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang
menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem
perdesaan dan jaringan prasarana.
- 96 -
Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Pasal 83
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
transportasi darat;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
transportasi laut;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
energi;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
telekomunikasi;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
sumber daya air; dan
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
prasarana lainnya.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dengan terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan
dan jembatan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk lokasi terminal;
dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan
prasarana dan sarana angkutan umum massal wilayah.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan dan
jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pada ruas-ruas jalan utama menyediakan
fasilitas yang menjamin keselamatan, keamanan dan
- 97 -
kenyamanan bagi pemakai jalan baik yang menggunakan
kendaraan maupun pejalan kaki;
b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruas-ruas jalan
utama sebagai tempat parkir;
c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruas jalan selain untuk
prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran
lalu lintas; dan
d. tidak diperbolehkan pemanfaatan kawasan budidaya yang
mengganggu fungsi jembatan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk lokasi terminal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan
ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan yang mendukung
fungsi terminal; dan
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan
sekitar terminal.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan
prasarana dan angkutan umum massal wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan membangun prasarana pendukung;
b. diperbolehkan menyediakan sarana angkutan massal;
c. diperbolehkan pengembangan kawasan sekitar jaringan
prasarana angkutan umum massal; dan
d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan
budidaya di sekitar jaringan prasarana angkutan umum
massal.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan membangun prasarana pendukung;
b. diperbolehkan membangun kawasan pergudangan; dan
c. tidak diperbolehkan kawasan budidaya yang mengganggu
fungsi pelabuhan.
- 98 -
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan pipa
minyak dan gas bumi;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk dan jaringan
tenaga listrik;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
tranmisi tenaga listrik;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan
energi alternatif.
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa
minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung
jaringan bahan bakar minyak;
b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan
bahan bakar minyak dengan mengacu pada rencana pola
ruang;
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan SPPBE dan
SPBE;
d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan SPBU; dan
e. diperbolehkan peningkatan kualitas jaringan transmisi dan
distribusi minyak dan gas bumi secara optimal dengan
pembangunan depo bahan bakar minyak;
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tenaga
listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun
dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung
fungsi gardu pembangkit; dan
b. diperbolehkan dengan syarat penempatan gardu
pembangkit di luar kawasan perumahan yang terbebas
dari resiko keselamatan umum.
- 99 -
(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi
tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan jaringan baru atau
penggantian jaringan lama pada pusat pelayanan dan
pengembangan jaringan bawah tanah;
b. diperbolehkan dengan syarat penempatan tiang SUTET
dan SUTT disusun dengan ketentuan:
1) jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum
paling sedikit 40 (empat puluh) meter;
2) jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap
atau bagian bangunan paling sedikit 30 (tiga puluh)
meter;
3) jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan
lainnya (paling banyak lima bangunan berderet) paling
sedikit 30 (tiga puluh) meter;
4) jarak bebas antara penghantar udara dengan benda
lain yang terdekat misalnya dahan atau daun, bagian
bangunan dan lainnya paling sedikit berjarak 0,5 (nol
koma lima) meter dari penghantar udara tersebut; dan
5) areal konservasi di sekitar lokasi SUTET yaitu sekitar
20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik;
c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di
sekitar lokasi SUTT.
(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengembangan
energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d
terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pembangkit
Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH);
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk listrik tenaga
surya;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk energi alternatif
biogas;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk energi angin;
dan
- 100 -
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk energi
gelombang laut.
(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pembangkit Listrik
Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan melakukan reboisasi di sekitar Pembangkit
Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH);
b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian di sekitar
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH); dan
c. tidak diperbolehkan merusak lingkungan sekitar
Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
(13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk listrik tenaga surya
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun
dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan listrik tenaga surya di
kawasan permukiman; dan
b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian.
(14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk energi alternatif
biogas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c disusun
dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan energi
alternatif biogas di kawasan perumahan kepadatan
sedang–rendah; dan
b. tidak diperbolehkan pengembangan energi alternatif
biogas di kawasan perumahan kepadatan tinggi.
(15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk energi angin
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d disusun
dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana
pendukung;
b. diperbolehkan dengan syarat kawasan budidaya di
sekitarnya; dan
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak.
- 101 -
(16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk energi gelombang
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf e disusun
dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan energi gelombang laut di
wilayah pesisir dan laut; dan
b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak
ekosistem laut.
(17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan jaringan baru atau
penggantian jaringan lama;
b. diperbolehkan dengan syarat penempatan menara BTS
dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum,
dan estetika lingkungan;
c. diwajibkan memanfaatkan menara BTS secara terpadu
pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan; dan
d. diperbolehkan dengan syarat jarak antar tiang telepon
pada jaringan umum tidak melebihi 40 (empat puluh)
meter.
(18) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan
sumber daya air lintas kabupaten;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk wilayah sungai
kabupaten;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan irigasi;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan air
baku untuk air minum;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan air
minum ke kelompok pengguna; dan
- 102 -
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem
pengendalian banjir.
(19) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumber
daya air lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(18) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana
wilayah di sekitar sungai; dan
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana
pendukung.
(20) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk wilayah sungai
kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana
wilayah di sekitar sungai; dan
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana
pendukung.
(21) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c disusun
dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mempertegas sistem jaringan yang
berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder, tersier
maupun kuarter;
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan
terbangun disusun dengan ketentuan menyediakan
sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di
kiri dan kanan saluran; dan
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana
pendukung irigasi sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
(22) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan air baku
untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (18)
huruf d disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pembangunan jaringan perpipaan;
b. diperbolehkan melakukan reboisasi di sekitar jaringan;
- 103 -
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana
wilayah di sekitar jaringan air baku;
d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana
pendukung; dan
e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak
fungsi lindung di kawasan sempadan.
(23) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air
minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada
ayat (18) huruf e disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan
sumber air minum;
b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan sumber air
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan
pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan
rumah (SR);
d. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung
pengolahan air minum meliputi:
1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling tinggi 30% (tiga
puluh persen);
2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi 60%
(enam puluh persen) ;
3) sempadan bangunan paling sedikit sama dengan lebar
jalan atau sesuai dengan Keputusan Gubernur
dan/atau Keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan
tertentu; dan
4) pembangunan dan pemasangan jaringan primer,
sekunder dan sambungan rumah (SR) yang
memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- 104 -
(24) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem
pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (18)
huruf e disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan
wisata di sekitar bendungan;
b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya di
kawasan bendungan;
c. diperbolehkan pembangunan prasarana pendukung di
sekitar dam dan bendungan; dan
d. tidak diperbolehkan melakukan penambangan pasir di
sekitar dam dan bendungan.
(25) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem
persampahan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem sanitasi
lingkungan;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
pengolahan limbah;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
drainase;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi
bencana; dan
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi
bencana.
(26) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan
persampahan;
b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas
pengolahan sampah disusun dengan ketentuan:
1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling tinggi 30% (tiga
puluh persen);
- 105 -
2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling tinggi 60%
(enam puluh persen);
3) lebar jalan menuju Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
paling sedikit 8 (delapan) meter;
4) tempat parkir truk sampah paling sedikit 20% (dua
puluh persen); dan
5) sempadan bangunan paling sedikit sama dengan lebar
jalan atau sesuai dengan Keputusan Gubernur
dan/atau Keputusan Bupati pada jalur-jalur jalan
tertentu; .
(27) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem sanitasi
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung sistem
sanitasi lingkungan;
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem
sanitasi lingkungan berupa Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) domestik dan Instalasi Pengolahan Limbah
Tinja (IPLT) di kawasan permukiman; dan
c. tidak diperbolehkan pembangunan instalasi pengolahan
kotoran hewan di kawasan permukiman padat.
(28) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (25)
huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan
pengolahan limbah;
b. diperbolehkan sistem pengelolaan air limbah meliputi:
1) pengelolaan primer berupa pengelolaan dengan
menggunakan pasir dan benda-benda terapung melalui
bak penangkap pasir dan saringan untuk
menghilangkan minyak dan lemak;
2) pengelolaan sekunder dibuat untuk menghilangkan zat
organik melalui oksidasi; dan
3) pengelolaan secara tersier hanya untuk membersihkan
saja.;
- 106 -
c. diwajibkan untuk menyediakan instalasi pengolahan
limbah individu dan/atau komunal pada kegiatan usaha
yang memproduksi air limbah meliputi:
1) pengembangan perumahan dengan jumlah lebih dari
30 (tiga puluh) unit;
2) akomodasi wisata dengan jumlah kamar lebih dari 5
(lima) unit;
3) restoran/rumah makan dengan jumlah tempat duduk
lebih dari 50 (lima puluh) unit;
4) kompleks perdagangan dan jasa dengan luas lantai
bangunan lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) meter
persegi;
5) industri kecil mikro yang menghasilkan air limbah;
6) bengkel yang melayani ganti oli dan tempat cuci
kendaraan;
7) usaha konveksi yang dalam produksinya
menggunakan zat-zat kimia dan pewarna; dan
8) usaha petemakan yang menghasilkan air limbah dalam
skala yang besar;
d. diwajibkan mengikuti ketentuan teknis pembangunan
sistem pengelolaan air limbah.
(29) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan
drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf d
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan
drainase;
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan
disusun dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi
saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan
ruas saluran yang ada;
c. diperbolehkan dengan syarat setiap pembangunan wajib
menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau
sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase
sekitarnya; dan
- 107 -
d. dilarang memanfaatkan saluran drainase untuk
pembuangan sampah, air limbah atau material padat
lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi
saluran.
(30) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf f
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan peningkatan dan pengembangan jalur
evakuasi bencana;
b. diperbolehkan melakukan pemasangan rambu-rambu
evakuasi bencana;
c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan
terbangun di sekitar jalur evakuasi bencana; dan
d. tidak diperbolehkan melakukan pembangunan yang
berpotensi merusak jalur evakuasi bencana.
(31) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf g
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung di
sekitar ruang evakuasi bencana; dan
b. tidak diperbolehkan melakukan pembangunan yang
berpotensi merusak ruang evakuasi bencana.
Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung
Pasal 84
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf a terdiri
dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk hutan lindung;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
perlindungan setempat;
- 108 -
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka
alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan
bencana alam;
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung
geologi;
g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung
lainnya; dan
h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH perkotaan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk hutan lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. diperbolehkan pengawasan dan pemantauan untuk
pelestarian kawasan hutan lindung;
b. tidak diperbolehkan melakukan berbagai usaha dan/atau
kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan
penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi
alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem
alam;
c. diperbolehkan pengembalian fungsi kawasan hutan
lindung yang terjadinya alih akibat fungsi;
d. diperbolehkan pelestarian keanekaragaman hayati dan
ekosistem;
e. diperbolehkan pengaturan berbagai usaha dan/atau
kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung
di kawasan hutan lindung;
f. diperbolehkan kegiatan pencegahan yang mengganggu
fungsi lindung di kawasan hutan lindung;
g. diperbolehkan percepatan rehabilitasi hutan hutan lindung
dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
h. tidak diperbolehkan penggunaan lahan baru bila tidak
menjamin fungsi lindung terhadap hidrologis, kecuali jenis
penggunaan yang sifatnya tidak bisa dialihkan; dan
- 109 -
i. diperbolehkan penerapan ketentuan-ketentuan untuk
mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah
terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan
berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan
keberadaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan
hidrologis.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. diperbolehkan pengembangan kawasan lindung;
b. diperbolehkan secara terbatas kawasan budidaya; dan
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak fungsi
resapan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
sempadan mata air;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
sempadan waduk;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
sempadan pantai;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
sempadan sungai;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
sempadan embung; dan
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
sempadan SUTET.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan
mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun
dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
- 110 -
b. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan
pendukung;
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan
prasarana pada radius 100 (seratus) meter pada kawasan
permukiman;
d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan
prasarana pada radius 200 (dua ratus) meter di luar
kawasan permukiman; dan
e. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya
yang merusak fungsi lindung.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan
waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun
dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
b. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan
pendukung;
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan jaringan
prasarana pada radius 100 (seratus) meter; dan
d. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya
yang merusak fungsi lindung.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan
pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun
dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
b. diperbolehkan mendirikan bangunan dan fasilitas
pendukung pantai;
c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan permukiman,
pariwisata, pelabuhan, pertahanan dan keamanan negara;
dan
d. tidak diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya di
sempadan pantai yang mengakibatkan kerusakan pantai.
- 111 -
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan
sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disusun
dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan
yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau
pemanfaatan air;
c. diperbolehkan dengan syarat penetapan lebar sempadan
sesuai disusun dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
d. diperbolehkan dengan syarat sungai bertanggul di luar
kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter
di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
e. diperbolehkan dengan syarat sungai bertanggul di dalam
kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter
di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
f. diperbolehkan dengan syarat sungai tidak bertanggul di
luar kawasan perkotaan meliputi:
1) pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai
daerah pengaliran sungai dengan luas 500 (lima ratus)
kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas
dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran
sungai pada ruas yang bersangkutan;
2) pada sungai besar ditetapkan paling sedikit 100
(seratus) meter dihitung dari tepi sungai pada
waktu ditetapkan; dan
3) pada sungai kecil ditetapkan paling sedikit 50 (lima
puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu
ditetapkan;
g. diperbolehkan dengan syarat sungai tidak bertanggul di
dalam kawasan perkotaan meliputi:
1) pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih
dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan paling
sedikit 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai
pada waktu ditetapkan;
- 112 -
2) pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3
(tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis
sempadan ditetapkan paling sedikit 15 (lima belas)
meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
3) pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum
lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan
ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung
dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan;
h. diperbolehkan dengan syarat garis sempadan sungai tidak
bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti
ketentuan garis sempadan bangunan, disusun dengan
ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus
menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta
bangunan sungai;
i. diperbolehkan dengan syarat kepemilikan lahan yang
berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang
terbuka publik minimal 3 (tiga) meter sepanjang sungai
untuk jalan inspeksi dan/atau taman; dan
j. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan pada
kawasan sempadan sungai; dan
k. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan yang
mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan
embung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e disusun
dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
b. diperbolehkan dengan syarat radius waduk terhadap
bangunan berjarak minimal 50-100 (lima puluh sampai
dengan seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah
darat;
c. tidak diperbolehkan kegiatan pembangunan bangunan
fisik atau penanaman tanaman semusim yang
mempercepat proses pendangkalan waduk; dan
- 113 -
d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman
atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian
daya tampung waduk.
(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan
SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f disusun
dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
b. diperbolehkan pendirian bangunan penunjang; dan
c. tidak diperbolehkan kawasan budidaya yang mengganggu
fungsi jaringan.
(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka
alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk cagar alam; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk cagar budaya
dan ilmu pengetahuan.
(12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk cagar alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun
dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pendidikan
dan penelitian; dan
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan
perubahan dan kerusakan lingkungan.
(13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar
budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung;
b. diperbolehkan kegiatan pengamanan dan menjaga
pelestarian dari berbagai bentuk ancaman baik oleh
kegiatan manusia maupun alam;
c. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian
dengan syarat tidak merusak ekosistem; dan
- 114 -
d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan
perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan
dan ekosistem.
(14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan
bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan
bencana longsor meliputi:
1) diperbolehkan kegiatan pengembangan sistem
informasi deteksi dini bencana longsor;
2) diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang
berada pada kawasan rawan bencana longsor;
3) diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang
dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan
ancaman bencana longsor;
4) diperbolehkan aktifitas budidaya dengan syarat teknis
rekayasa teknologi; dan
5) tidak diperbolehkan aktivitas permukiman dan
pembangunan prasarana utama di kawasan rawan
bencana longsor;
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan
bencana banjir meliputi:
1) diperbolehkan kegiatan pengembangan sistem
informasi deteksi dini bencana banjir;
2) diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang
berada pada kawasan rawan bencana banjir; dan
3) diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang
dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan
ancaman bencana banjir;
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan
gelombang pasang meliputi:
1) diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya yang
berada pada kawasan rawan bencana gelombang
pasang; dan
- 115 -
2) diperbolehkan aktifitas budidaya dan prasarana
dengan syarat teknis rekayasa teknologi.
(15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung
geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan lindung karst;
b. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan rawan
bencana geologi; dan
c. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan yang
memberikan perlindungan air tanah.
(16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung
karst sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a disusun
dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kawasan
budidaya secara terbatas;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan penelitian
dan pendidikan; dan
c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang
mengakibatkan kerusakan.
(17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan
bencana geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf
b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung;
b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kawasan
budidaya secara terbatas;
c. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan yang
disesuaikan dengan tingkat kerentanan bencana alam
geologi; dan
d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana.
(18) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang
memberikan perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (15) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kawasan
budidaya secara terbatas; dan
- 116 -
b. tidak diperbolehkan melakukan eksploitasi air tanah
berlebihan.
(19) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun
dengan ketentuan:
a. diperbolehkan kegiatan konservasi dan penelitian;
b. diperbolehkan kegiatan pariwisata; dan
c. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak ekosistem.
(20) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan
ketentuan:
a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan
rekreasi;
b. diperbolehkan penerapan konsep taman kota pada lokasi
yang potensial di seluruh kabupaten untuk menjaga
kualitas ruang dan estetika lingkungan;
c. diperbolehkan dengan syarat seluruh kegiatan untuk
menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh persen);
d. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dibatasi
hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan
fasilitas umum lainnya;
e. diperbolehkan dengan syarat rencana pengelolaan RTH
sepanjang perbatasan wilayah kabupaten adalah
minimum 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan garis
batas wilayah;
f. diperbolehkan dengan syarat rencana pengelolaan ruang
terbuka sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi
mengacu pada ketentuan yang berlaku, dan pemanfaatan
ruang terbuka non hijau diprioritaskan pada fungsi utama
kawasan serta kelestarian lingkungan yang sekaligus
berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana;
g. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang bersifat alih
fungsi RTH; dan
- 117 -
h. diperbolehkan pengawasan ketat kegiatan budidaya yang
mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi
RTH.
Paragraf 5
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya
Pasal 85
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) huruf b terdiri
dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
peruntukkan hutan produksi;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan
rakyat;
c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
peruntukkan pertanian;
d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
peruntukkan perkebunan;
e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
peruntukkan perikanan;
f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
peruntukkan pertambangan;
g. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
peruntukkan industri;
h. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
peruntukkan pariwisata;
i. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
peruntukkan permukiman; dan
j. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
peruntukkan lainnya.
- 118 -
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
peruntukkan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan kegiatan diarahkan pada
lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan untuk
pengembangan hutan produksi secara optimal dengan
tetap mempertahankan asas kelestarian sumberdaya
lahan;
b. diperbolehkan peningkatan produktivitas hutan produksi
dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi
berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi,
dan kondisi penggunaan lahan;
c. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pengembangan
hutan secara lestari;
d. diperbolehkan dengan syarat aktivitas reboisasi atau
penghijauan dan rehabilitasi hutan;
e. diperbolehkan dengan syarat terbatas pemanfaatan hasil
hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya
kehutanan;
f. diperbolehkan dengan syarat secara terbatas pendirian
bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan
hasil hutan;
g. diperbolehkan pengembangan kegiatan tumpang sari atau
budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman
pokok; dan
h. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budidaya
lainnya yang mengurangi luas hutan.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan
peruntukkan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan
rehabilitasi hutan;
b. diperbolehkan peningkatan produktivitas hutan rakyat
dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi
- 119 -
berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi,
dan kondisi penggunaan lahan;
c. diperbolehkan pendirian bangunan hanya untuk
menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan
untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya
kehutanan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
pertanian tanaman pangan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
hortikultura; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukkan peternakan.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian
tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan peningkatan produktivitas pertanian
tanaman pangan;
b. diperbolehkan pengembangan pertanian tanaman pangan
yang berbentuk kelompok tani;
c. diperbolehkan pengembangan kegiatan agropolitan;
d. diperbolehkan pemeliharaan dan peningkatan prasarana
pengairan pada lahan-lahan sawah;
e. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung
pertanian tanaman pangan; dan
f. diperbolehkan dengan syarat mendirikan rumah tunggal
yang tidak mengganggu fungsi pertanian.
- 120 -
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukkan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan agroindustri dan agrowisata
serta penyiapan sarana-prasarana pendukung;
b. diperbolehkan peningkatan produktivitas pertanian
hortikultura;
c. diperbolehkan pengembangan produksi komoditas
andalan daerah;
d. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung
pertanian tanaman pangan; dan
e. diperbolehkan dengan syarat meminimalkan alih fungsi
lahan hortikultura.
(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukkan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung
sarana peternakan;
b. diperbolehkan pengembangan peternakan secara
individual maupun peternakan bebas;
c. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas
budidaya produktif lain di luar zona penyangga
peruntukkan peternakan;
d. diperbolehkan kegiatan penyediaan bahan makanan
ternak;
e. diperbolehkan pengendalian limbah ternak melalui sistem
pengelolaan limbah terpadu; dan
f. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pembangunan
perumahan baru sekitar kawasan peruntukkan
peternakan.
- 121 -
(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat aktivitas pendukung
pertanian perkebunan;
b. diperbolehkan pengembangan luas areal pada lahanlahan
yang memiliki kesesuaian lahan sebagai lahan
perkebunan;
c. diperbolehkan pengembangan produksi komoditas
andalan daerah;
d. diperbolehkan peningkatan produktivitas perkebunan;
e. diperbolehkan diversifikasi komoditas perkebunan;
f. diperbolehkan dengan syarat mendirikan perumahan
dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan;
g. diperbolehkan dengan syarat meminimalkan alih fungsi
lahan perkebunan yang mempunyai tingkat sangat sesuai;
dan
h. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi
atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk
perkebunan.
(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan sistem pengairan dan
kolam yang ramah lingkungan;
b. diperbolehkan penggunaan teknologi penangkapan ikan;
c. diperbolehkan pengembangan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL);
d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan pendukung
perikanan tangkap;
e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perikanan
yang memanfaatkan aliran sungai;
- 122 -
f. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengganggu
kualitas air sungai dan waduk;
g. tidak diperbolehkan pemanfaatan sumber daya perikanan
yang melebihi potensi lestari; dan
h. diperbolehkan dengan syarat metode dan penggunaan alat
tangkap ikan.
(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukkan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan
yang semula digunakan penambangan;
b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan dan
pengambilan air tanah;
c. diperbolehkan dengan syarat pertambangan di kawasan
hutan lindung dan hutan produksi; dan
d. dilarang melakukan kegiatan pertambangan di luar
wilayah pertambangan.
(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukkan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan
industri kecil; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan
industri menengah dan besar.
(12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan
industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a
disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan industri kecil ramah
lingkungan pada kawasan permukiman;
b. diperbolehkan pengembangan prasarana pendukung di
sekitar industri kecil; dan
c. tidak diperbolehkan pengembangan industri kecil di lahan
peruntukkan pertanian berkelanjutan.
- 123 -
(13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan
industri menengah dan besar sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perumahan
kepadatan sedang di luar zona penyangga;
b. diperbolehkan pengambangan RTH di sekitar kawasan
industri;
c. diperbolehkan pengembangan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) terpadu; dan
d. tidak diperbolehkan pengembangan industri menengah di
lahan peruntukkan pertanian berkelanjutan.
(14) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukkan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan kawasan pariwisata dengan
tetap memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungan;
b. diperbolehkan pengembangan kawasan pariwisata harus
tetap memperhatikan kelestarian fungsi lindung;
c. diperbolehkan pengembangan kawasan penunjang
pariwisata serta obyek dan daya tarik wisata;
d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan obyek dan
daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi
konservasi kawasan;
e. diperbolehkan pengembangan kawasan agrowisata untuk
memberikan keberagaman obyek wisata di daerah, dengan
fasilitas pendukung dan akomodasi paling luas 2,5% (dua
koma lima persen) dari total pengelolaan lahan agrowisata;
f. diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan
tidur;
g. diperbolehkan perlindungan terhadap situs peninggalan
kebudayaan masa lampau;
h. diperbolehkan dengan syarat pengembangan aktivitas
komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;
- 124 -
i. diperbolehkan dengan syarat secara terbatas
pengembangan aktivitas permukiman dengan syarat di
luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu
bentang alam daya tarik pariwisata; dan
j. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pendirian
bangunan hanya untuk menunjang pariwisata.
(15) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukkan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf i disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan
tidur yang sementara tidak diusahakan;
b. diperbolehkan pembatasan perkembangan kawasan
terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan
lindung;
c. diperbolehkan penyediaan RTH perkotaan paling sedikit
30% (tiga puluh persen);
d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan
industri kecil dan menengah yang tidak menimbulkan
polusi;
e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman
perkotaan dengan memperhatikan intensitas bangunan;
f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pada lahan
yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi:
1) kemiringan lereng;
2) ketersediaan dan mutu sumber air bersih; dan
3) bebas dari potensi banjir;
g. diperbolehkan dengan syarat pengembangan perdagangan
jasa;
h. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas
umum dan fasilitas sosial; dan
i. tidak diperbolehkan pengembangan permukiman pada
lahan peruntukkan pertanian berkelanjutan.
- 125 -
(16) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
peruntukkan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j terdiri dari:
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
perdagangan dan jasa;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
pengembangan sektor informal; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
pertahanan dan keamanan negara.
(17) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (16)
huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan aktivitas perdagangan dan
jasa;
b. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas
budidaya produktif lainnya sebagai pendukung aktivitas
perdagangan dan jasa; dan
c. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang akan
mengganggu aktivitas perdagangan dan jasa.
(18) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
pengembangan sektor informal sebagaimana dimaksud pada
ayat (16) huruf b disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sektor
informal di kawasan pusat perkotaan;
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sektor
informal di kawasan rest area; dan
c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sektor
informal di kawasan peruntukkan pariwisata.
(19) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan
pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (16) huruf c disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan aktivitas pertahanan dan
kemanan negara;
- 126 -
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas
umum dan fasilitas sosial sebagai pendukung kegiatan
pertahanan dan keamanan negara;
c. diperbolehkan dengan syarat pembatasan pendirian
bangunan hanya untuk menunjang pertahanan dan
kemanan negara; dan
d. tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang akan
mengganggu aktivitas pertahanan dan keamanan negara.
Paragraf 6
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 86
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis
kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3)
huruf e terdiri dari:
a. kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung
lingkungan hidup; dan
c. kawasan strategis lainnya.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis
kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan kawasan penunjang
ekonomi;
b. diperbolehkan dialokasikan ruang atau zona secara
khusus yang dilengkapi dengan RTH;
c. diperbolehkan dengan syarat perubahan atau
penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka;
dan
d. tidak diperbolehkan melakukan pengembangan kawasan
budidaya yang merubah fungsi kawasan.
- 127 -
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan
ketentuan:
a. diperbolehkan kegiatan revitalisasi pada zona inti maupun
zona penunjang;
b. diperbolehkan pengembangan sumur resapan;
c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata alam
penelitian dan pendidikan;
d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan kawasan
lindung yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
e. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan yang
mengganggu fungsi lindung; dan
f. tidak diperbolehkan pengembangan permukiman dan
budidaya tanaman semusim di kawasan lindung.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan
pengendalian ketat disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas
penunjang; dan
b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan
sekitar JLS.
Paragraf 7
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 87
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3)
huruf f disusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan pengembangan perikanan tangkap;
b. diperbolehkan kegiatan budidaya perairan;
c. diperbolehkan pengembangan permukiman nelayan;
- 128 -
d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata bahari;
e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pelabuhan; dan
f. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang merusak kawasan
lindung.
Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 88
(1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus
memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada
RTRW Kabupaten.
(2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah
dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin
pemanfaatan ruang dari Bupati.
(3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan
oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan
rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.
Pasal 89
Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
berupa proses administratif dan teknis yang harus dipenuhi
sebelum kegiatan pemanfaatan ruang terdiri dari:
a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin mendirikan bangunan;
d. izin penggunaan pemanfatan tanah (IPPT); dan
e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 90
(1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a
diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten dan/atau rencana
rinci tata ruang Kabupaten.
- 129 -
(2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a
merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu
kegiatan.
(3) Izin prinsip diberikan kepada setiap orang dan/atau
korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan yang
memanfaatkan ruang.
(4) Izin prinsip diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin prinsip
diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 91
(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b
diberikan berdasarkan RTRW Kabupaten dan/atau rencana
rinci tata ruang Kabupaten.
(2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b
merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu
kegiatan.
(3) Izin lokasi diberikan kepada setiap orang dan/atau
korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan yang
memanfaatkan ruang.
(4) Izin lokasi diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin lokasi diatur
dengan Peraturan Bupati.
Pasal 92
(1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 huruf c merupakan izin untuk melakukan kegiatan
pembangunan fisik bangunan.
(2) Izin mendirikan bangunan diberikan kepada orang dan/atau
korporasi atau badan hukum yang akan mendirikan
bangunan.
(3) Izin mendirikan bangunan diperuntukkan bagi kegiatan
pembangunan fisik bangunan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin mendirikan
bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.
- 130 -
Pasal 93
(1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 huruf d berupa izin pemanfaatan lahan untuk
suatu kegiatan diberikan berdasarkan izin lokasi.
(2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada setiap
pengusaha dan/atau korporasi/badan hukum yang akan
melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.
(3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diperuntukkan bagi
kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk suatu kegiatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penggunaan
pemanfaatan tanah diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 94
Ketentuan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e terdiri
dari:
a. izin lainnya terkait pemanfaatan ruang merupakan ketentuan
izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri,
perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang
disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
b. ketentuan mengenai izin lain sebagaimana dimaksud pada
huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 95
(1) Perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian
ketat skala lokal diberikan oleh Bupati.
(2) Kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara
khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan
daya dukung, mencegah dampak negatif, dan menjamin proses
pembangunan yang berkelanjutan.
- 131 -
(3) Semua bentuk perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
89 dilakukan oleh instansi yang membidangi urusan perizinan
dengan persetujuan instansi yang membidangi tata ruang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.
Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif
Pasal 96
(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dan
disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
(2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan
penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai
dengan rencana tata ruang.
(3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perangkat atau upaya untuk meningkatkan
tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif
fiskal dan/atau insentif non fiskal.
(5) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa
kompensasi
(6) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi:
a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
b. kemudahan prosedur perizinan; dan
b. penghargaan.
- 132 -
Pasal 97
(1) Insentif berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 pada ayat (4) terdiri
dari:
a. insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan
dengan rencana tata ruang;
b. insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada
pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang
sejalan dengan rencana tata ruang; dan
c. insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada
Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten, atau dengan
Pemerintah Daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan
kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
(2) Insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan
rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. pemberian kompensasi;
b. pemberian kemudahan prosedur perizinan;
c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
(3) Insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada
pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang
sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemberian kemudahan prosedur perizinan; dan
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
(4) Insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada
Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten, atau dengan
pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan
kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa
pembangunan serta pengadaan infrastruktur.
- 133 -
Pasal 98
(1) Pemberian disinsentif terdiri dari:
a. disinsentif yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam
pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana
tata ruang; dan
b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah desa dalam
pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana
tata ruang.
(2) Disinsentif yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada
masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan
kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
b. penghentian izin.
(3) Disinsentif yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam
pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
pembatasan penyediaan infrastruktur.
Pasal 99
(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan
oleh instansi berwenang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif
dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 100
(1) Arahan sanksi sebagai salah satu cara dalam pengendalian
pemanfaatan ruang.
(2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
pemanfaatan ruang dikenakan sanksi pidana dan sanksi
- 134 -
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Arahan sanksi dikenakan kepada pelaku pembangunan yang
tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten meliputi:
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana atau
melangar ketentuan umum peraturan zonasi;
b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan
berdasarkan RTRW Kabupaten;
c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang
diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan
izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan
prosedur yang tidak benar.
Pasal 101
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 100
ayat (2) dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi
yang melakukan pelanggaran dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. peringatan tertulis,
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan
i. denda administratif.
Pasal 102
(1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) meliputi:
- 135 -
a. peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur
bahwa pejabat yang berwenang dalam penertiban atas
pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan
peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan
tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
b. penghentian sementara dapat dilakukan melalui:
1) penertiban surat perintah penghentian kegiatan
sementara dari pejabat yang berwenang melakukan
penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2) apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian
kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan
penertiban dengan menerbitkan surat keputusan
pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa
terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan
penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar
mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan
pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan
tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi,
pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan
bantuan aparat penertiban melakukan penghentian
kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
5) setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat
yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan
pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi
kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban
pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya
dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis
pemanfaatan ruang yang berlaku;
c. penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan
melalui:
1) penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara
pelayanan umum dari pejabat yang berwenang
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang
(membuat surat pemberitahuan penghentian sementara
pelayanan umum);
- 136 -
2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan
yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan
penertiban dengan menerbitkan surat keputusan
pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan
umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenisjenis
pelayanan umum yang akan diputus;
3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan
penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar
mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara
pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan,
disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan
diputus;
4) pejabat yang berwenang menyampaikan perintah
kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk
menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai
penjelasan secukupnya;
5) penyedia jasa pelayanan umum menghentikan
pelayanan kepada pelanggar; dan
6) pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian
sementara pelayanan umum dilakukan untuk
memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada
pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi
kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan
ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan
teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
d. penutupan lokasi dapat dilakukan melalui:
1) penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat
yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang;
2) apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang
disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan
surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi
kepada pelanggar;
3) pejabat yang berwenang melakukan tidnakan
penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar
mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang
akan segera dilaksanakan;
- 137 -
4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi,
pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat
penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa;
dan
5) pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan
lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak
dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi
kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan
ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan
teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
e. pencabutan izin dapat dilakukan melalui:
1) menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus
pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan
yang disampaikan, pejabat yang berwenang
menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi
pencabutan izin pemanfaatan ruang;
3) pejabat yang berwenang memberitahukan kepada
pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
4) pejabat yang berwenang melakukan tindakan
penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin
kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk
melakukan pencabutan izin;
5) pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan
pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan
izin;
6) memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai
status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk
menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara
permanen yang telah dicabut izinnya; dan
7) apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk
menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut
izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban
kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundangundangan;
- 138 -
f. pembatalan izin dapat dilakukan melalui:
1) membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan
pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang
berlaku;
2) memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan
ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang
bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat
pembatalan izin;
3) menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh
pejabat yang berwenang melakukan penertiban
pelanggaran pemanfaatan ruang;
4) memberitahukan kepada pemegang izin tentang
keputusan pembatalan izin;
5) menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari
pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan
pembatalan izin; dan
6) memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai
status izin yang telah dibatalkan;
g. pembongkaran bangunan dapat dilakukan melalui:
1) menerbitkan surat pemberitahuan perintah
pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
2) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan
yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan
penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan
sanksi pembongkaran bangunan;
3) pejabat yang berwenang melakukan tindakan
penertiban memberitahukan kepada pelanggar
mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan
yang akan segera dilaksanakan; dan
4) berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi,
pejabat yang berwenang melakukan tindakan
penertiban dengan bantuan aparat penertiban
melakukan pembongkaran bangunan secara paksa;
- 139 -
h. pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui:
1) menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang
berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya
dan cara pemulihannya;
2) pejabat yang berwenang melakukan penertiban
pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat
pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
3) apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan
yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan
penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan
sanksi pemulihan fungsi ruang;
4) pejabat yang berwenang melakukan tindakan
penertiban, memberitahukan kepada pelanggar
mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang
yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu
tertentu;
5) pejabat yang berwenang melakukan tindakan
penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan
kegiatan pemulihan fungsi ruang;
6) apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar
belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat
yang bertanggung jawab melakukan tindakan
penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk
melakukan pemulihan fungsi ruang;
7) apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu
membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang,
pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan
agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban
pelanggar di kemudian hari; dan
8) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara
pengenaan sanksi adminstratif akan diatur sesuai
disusun dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
j. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau
bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
- 140 -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu setiap tahapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.
BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 103
Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak untuk:
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan
ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul
akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai
dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di
wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah
Kabupaten dan/atau pemegang izin apabila kegiatan
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
menimbulkan kerugian.
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 104
Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang
dari pejabat yang berwenang;
- 141 -
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik
umum.
Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 105
Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.
Pasal 106
Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a terdiri dari:
a. masukan meliputi:
1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan
wilayah atau kawasan;
4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
5) penetapan rencana tata ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten,
dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata
ruang.
Pasal 107
Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 105 huruf b terdiri dari:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- 142 -
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan
sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan
lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam
pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang
di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta
sesuai disusun dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan
negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi
lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai disusun
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 108
Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c terdiri dari:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan,
pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan
rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang
dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau
pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar
rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidaksesuai
dengan rencana tata ruang; dan
e. Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban menyediakan
media pengumuman atau penyebarluasan melalui:
1) penginformasian rencana pada tempat umum;
2) penginformasian rencana pada media massa; dan
- 143 -
3) penginformasian rencana melalui sistem informasi tata
ruang.
BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 109
(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan
ruang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan
penyidikan membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam KUHP.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah kabupaten diberi wewenang untuk
melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran
ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini;
b. penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam
bidang penataan ruang;
d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
melakukan tidak pidana dalam bidang penataan ruang;
e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
penataan ruang;
f. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen–
dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan
ruang;
g. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain
serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- 144 -
h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana dibidang penataan ruang;
i. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
huruf e;
j. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
di bidang penataan ruang;
k. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
l. menghentikan penyidikan; dan
m. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada
Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan
penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan
koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut
umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
BAB XI
SANKSI PIDANA
Pasal 110
(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi
ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang,
dan/atau kematian orang dikenai sanksi pidana.
- 145 -
(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB XII
SISTEM INFORMASI TATA RUANG
Pasal 111
(1) Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) bertujuan
untuk mendorong public awareness melalui
pendidikan/kampanye publik seperti dialog publik di TV dan
Radio, Iklan layanan masyarakat di TV dan radio, tulisan di
berbagai media massa.
(2) Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) Kabupaten
meliputi:
a. penyebaran Informasi Tata Ruang melalui jaringan internet
dengan membangun Website yang berisi informasi tentang
peraturan perundangan, RTRW Kabupaten serta peta-peta
yang siap cetak;
b. program SMS sehingga masyarakat dapat secara langsung
mengirimkan aspirasi, masukan, saran, dan melaporkan
berbagai bentuk penyimpangan pemanfaatan ruang;
c. penyebaran Informasi Tata Ruang melalui media cetak dan
elektronik, dengan pengembangan Forum Dialog dan
Diskusi Penataan Ruang yang dilakukan secara berkala
dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik
lokal; dan
d. pembuatan Signage yang berisi informasi tata ruang
Kabupaten, seperti peta rencana penggunaan lahan
Kabupaten, rencana pengembangan jaringan jalan
Kabupaten, yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis
yang mudah diakses masyarakat.
- 146 -
BAB XIII
JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI
Pasal 112
(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun
sejak ditetapkan yaitu tahun 2012–2032 dan dapat ditinjau
kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan
dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teretorial
negara dan atau batas wilayah yang ditetapkan dengan
undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali
lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga
dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan
strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten
dan/atau dinamika internal Kabupaten.
BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 113
(1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten dapat disusun
dengan Rencana Rinci Tata Ruang dalam jangka waktu 20
(dua puluh) tahun ke depan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Rinci Tata Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Daerah.
(3) Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Trenggalek;
b. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Durenan;
c. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bendungan;
d. Rencana Detail Tata Ruang Watulimo;
e. Rencana Detail Tata Ruang Panggul;
f. Rencana Detail Tata Ruang Munjungan;
- 147 -
g. Rencana Detail Tata Ruang Kampak; dan
h. Rencana Detail Tata Ruang Tugu.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 114
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah
sesuai disusun dengan ketentuan Peraturan Daerah ini
tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi
tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini
berlaku ketentuan:
1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya,
izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,
dilakukan penyesuaian dengan masa transisi
berdasarkan peraturan perundangan; dan
3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya
dan tidak memungkinkan untuk dilakukan
penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan
Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat
dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai
akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan
penggantian yang layak;
c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak
sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan
penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
d. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan
tanpa izin dan bertentangan disusun dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan
dengan Peraturan Daerah ini; dan
- 148 -
e. pemanfaatan ruang yang sesuai disusun dengan
ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk
mendapatkan izin yang diperlukan.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 115
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2003 Nomor 9 Seri C), dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.
(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003-2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 Nomor 9 Seri C),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 116
Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 117
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- 149 -
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.
Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Oktober 2012
BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
SUKIMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI E
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM
ANIK SUWARNI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP . 19650919199602 2 001
Nomor Reg. 188.342/XVII/406.004/2012
Tanggal 3 Desember 2012
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TRENGGALEK
2012 - 2032
I. UMUM
Regulasi Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992, membawa
perubahan yang cukup mendasar bagi pelaksanaan kegiatan penataan ruang,
salah satunya pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang, selain pemberian
insentif dan disinsentif juga pengenaan sanksi yang merupakan salah satu
upaya sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan
sanksi ini tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai
dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula
kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan
ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Disamping itu dengan
lahirnya Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 memberikan kejelasan tugas
dan tanggung jawab pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah
propinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Sejalan dengan perubahan mendasar tersebut di atas, maka daerah
dalam hal ini Kabupaten Trenggalek diberikan waktu selama 3 (tiga) tahun
untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tata ruang yang ada, yaitu
dengan melakukan peninjauan kembali atau penyempurnaan rencana tata
ruang agar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor
26 tahun 2007 serta untuk menjadikan ruang yang aman, nyaman, produktif
dan berkelanjutan. Kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang adalah
suatu proses yang dilakukan secara berkala selama jangka waktu
perencanaan berjalan agar selalu memiliki suatu rencana tata ruang yang
berfungsi seperti yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun
2007. Selanjutnya rencana tata ruang wilayah yang ada setidaknya ditinjau 1
(satu) kali setiap 5 (lima) tahun dengan tujuan utama untuk mengecek
kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan RTRW dan bukan ditujukan untuk
pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.
- 2 -
Berkenaan dengan kegiatan pembangunan fisik Kabupaten Trenggalek
yang berjalan cepat, dibutuhkan langkah-langkah antisipasi yang relatif tepat
untuk mengendalikannya agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan
ruang. Salah satunya adalah dengan menyiapkan perangkat lunak berupa
penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek, berikut
landasan hukumnya yang memadai. Beberapa pertimbangan penyempurnaan
RTRW Kabupaten Trenggalek sudah sangat diperlukan karena :
1. Materinya perlu disesuaikan dengan Undang Undang No. 26 tahun 2007
tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.
16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten serta peraturan baru yang terkait dengan penataan
ruang.
2. Perkembangan kantong-kantong produksi dan permukiman serta
peruntukan kegiatan lainnya diperlukan penataan lagi, hal ini disebabkan
karena perkembangan areal terbangun dari tahun ke tahun yang semakin
pesat.
3. Adanya isu pengembangan Jalan Lintas Selatan di wilayah pesisir
Kabupaten Trenggalek memerlukan pengaturan/penyesuaian, penataan,
pengelolaan dan pengendalian peruntukan tata guna lahan secara
menyeluruh sehingga dapat mengakomodir seluruh kebutuhan
perkembangan fungsi lahan secara terpadu, efisien, dan efektif serta
komprehensif.
RTRW Kabupaten Trenggalek ini akan menjadi alat penyusunan program
dan pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi perangkat untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata
ruang. RTRW kabupaten ini dapat menjadi pedoman bagi perencanaan yang
lebih rinci yakni penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana
Kawasan Strategis Kabupaten.
Rencana-rencana ini merupakan perangkat operasional dari RTRW
Kabupaten Trenggalek. Selain itu, RTRW Kabupaten Trenggalek akan dapat
menjadi input bagi dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
- 3 -
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Agribisnis merupakan bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang
lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir.
Penyebutan "hulu" dan "hilir" mengacu pada pandangan pokok
bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan. Agribisnis,
dengan perkataan lain, adalah cara pandang ekonomi bagi usaha
penyediaan pangan. Sebagai subjek akademik, agribisnis
mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola
aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses
pengolahan, hingga tahap pemasaran. Pengembangan agribisnis,
pengembangan industri dan pengembangan pariwisata akan menjadi
sektor andalan pembangunan daerah hingga 20 tahun mendatang.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
- 4 -
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Ribbon development merupakan pola perkembangan
memanjang mengikuti garis tertentu misalnya jalan raya atau
sungai.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Perkembangan horizontal merupakan perkembangan yang
mengarah kesamping, baik yang mengarah ke pusat kota
maupun ke pinggiran kota.
Huruf d
Perkembangan interstisial merupakan perkembangan ke
dalam dimana ketinggian bangunan rata-rata tetap sama
sedangkan kuantitas lahan terbangun bertambah.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka
tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusatpusat
kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan
oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan
transportasi.
Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana
struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah
provinsi dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah
kabupaten sekitar yang berbatasan.
Rencana struktur ruang kabupaten berfungsi sebagai:
- 5 -
1. arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang
memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan
perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten;
dan
2. sistem jaringan prasarana wilayah yang menunjang
keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan
yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat
kegiatan/perkotaan yang ada.
Pasal 21
Huruf a
Sistem perkotaan adalah rencana susunan kawasan perkotaan
sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang
menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang
membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi
fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
Huruf b
Sistem perdesaan adalah sistem pengaturan ruang pelayanan
pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian,
termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Status jaringan jalan mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas
Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut fungsinya sebagai Jalan
- 6 -
Arteri dan Jalan Kolektor I dan Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor 188/103/KPTS/013/2011 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan
dalam Jaringan Jalan Primer menurut fungsinya sebagai Jalan
Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk
Elpiji) merupakan filling plant milik swasta yang melakukan
pengangkutan LPG dalam bentuk curah dari filling plant PT.
Pertamina dan melakukan pengisian tabung-tabung LPG untuk para
agen PT.Pertamina yang menjual LPG.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM)
adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang mengubah energi
potensial air menjadi kerja mekanis, memutar turbin dan
generator untuk menghasilkan daya listrik skala kecil, yaitu
sekitar 5-100 kW.
Huruf b
Pembangkit Listri Tenaga Surya (PLTS) adalah suatu pembangkit
listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber
penghasil listrik.
Huruf c
Yang dimaksud dengan energi alternatif biogas merupakan energi
- 7 -
tanpa menggunakan material yang masih memiliki manfaat
termasuk biomassa sehingga biogas tidak merusak keseimbangan
karbondioksida yang diakibatkan oleh penggundulan hutan dan
perusakan tanah. Energi biogas dapat berfungsi sebagai energi
pengganti bahan bakar fosil sehingga akan menurunkan gas
rumah kaca di atmosfer dan emisi lainnya. Energi biogas ini
berasal dari berbagai macam limbah organik seperti sampah
biomassa, kotoran manusia, kotoran hewan dapat dimanfaatkan
menjadi energi melalui proses anaerobik digestion. Proses ini
merupakan peluang besar untuk menghasilkan energi alternatif
sehingga akanmengurangi dampak penggunaan bahan bakar fosil.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan
komunikasi antar sistem tanpa menggunakan kabel. Jaringan
nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada
jarak yang dekat (beberapa meter, memakai alat/pemancar
bluetooth) maupun pada jarak jauh (lewat satelit). Bidang ini
erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi
informasi, dan teknik komputer.
Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem
komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan
beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti:
gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya infra
merah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- 8 -
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penetapan wilayah sungai mengacu pada Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan
Wilayah Sungai
Ayat (4)
Jaringan irigasi mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 390 Tahun 2007 tentang Penatapan Daerah Irigasi
yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu merupakan tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan
ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir
sampah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
- 9 -
Huruf d
3R terdiri atas reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti
menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan
untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti
mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Recycle
berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang
atau produk baru yang bermanfaat.
Pasal 36
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan sistem pengolahan limbah domestik on
site adalah sistem pengolahan limbah setempat yang terdapat
dalam kapling rumah penduduk sedangkan sistem pengolahan
limbah domestik off site adalah sistem pengolahan limbah yang
bersifat terpusat dan menampung limbah domestik dari
beberapa rumah penduduk
Yang dimaksud Septic Tank atau sering disebut sebagai tangki
septik adalah bangunan pengolah dan pengurai kotoran tinja
manusia cara setempat (onsite) dengan menggunakan bantuan
bakteri.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:
1. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 10 -
2. daya dukung dan daya tampung lingungan hidup wilayah
kabupaten;
3. kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi
dan lingkungan; dan
4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Kawasan resapan air meliputi sempadan mata air, sempadan waduk,
sempadan embung, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan
SUTET dan kawasan karst.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
Huruf a
Karst adalah sebuah bentukan di permukaan bumi yang pada
umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup (closed
depression), drainase permukaan, dan gua. Daerah ini dibentuk
terutama oleh pelarutan batuan, kebanyakan batu gamping.
Daerah karst dapat juga terbentuk oleh proses cuaca, kegiatan
hidrolik, pergerakan tektonik, air dari pencairan salju dan
pengosongan batu cair (lava).
Kawasan karst kelas 1 berfungsi sebagai kawasan yang
- 11 -
menyimpan air, terdapat gua-gua dan sungai bawah tanah aktif
serta gua-gua yang ada peninggalan sejarah.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang
berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih
dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam
kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri
dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan
peruntukan industri.
Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan
pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan
sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan
mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang
kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya
memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi
dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan
budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Hutan rakyat adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh
rakyat, kebanyakan berada di atas tanah milik atau tanah adat;
meskipun ada pula yang berada di atas tanah negara atau kawasan
hutan negara.
- 12 -
Hutan rakyat pada umumnya berbentuk wanatani; yakni campuran
antara pohon-pohonan dengan jenis-jenis tanaman bukan pohon.
Baik berupa wanatani sederhana, ataupun wanatani kompleks yang
sangat mirip strukturnya dengan hutan alam.
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Kawasan pertanian lahan basah merupakan kawasan budi daya
pertanian yang memiliki sistem pengairan tetap, memberikan air
secara terus-menerus sepanjang tahun, musiman atau bergilir
dengan tanaman utama padi.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Komoditas hortikultura yang terdiri dari buah-buahan, sayuran,
tanaman hias, dan tanaman obat mempunyai potensi besar untuk
dikembangkan sebagai usaha agribisnis. Komoditas hortikultura
pada umumnya ditanam sebagai tanaman sela, tanaman
pekarangan, dan kebun. Seiring dengan nilai komersialnya yang
tinggi, terutama sayuran dan tanaman hias, banyak
dikembangkan melalui budidaya hidroponik.
Komoditas hortikultura dikembangkan pada lahan tegalan dan
perkebunan baik dengan sistem monokultur maupun tumpang
sari.
Ayat (7)
Cukup jelas.
- 13 -
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perikanan tangkap adalah kegiatan memproduksi ikan dengan
menangkap dari perairan di daratan seperti sungai, muara sungai,
danau, waduk dan rawa; serta perairan laut, seperti perairan
pantai dan laut lepas.
Ikan pelagis adalah ikan yang memiliki minyak di jaringan tubuh
mereka dan dalam rongga perut di sekitar usus, fillet mereka
mengandung hingga 30 persen minyak, meskipun angka ini
bervariasi baik di dalam dan antar spesies contohnya termasuk
tengiri, marlin, wahoo, tuna, sarden, salmon, trout, ikan teri, dan
barakuda.
Ikan demersal adalah jenis ikan yang habitatnya berada di bagian
dasar perairan, contohnya seperti kakap merah/bambangan,
peperek, manyung, kurisi, kuniran, tiga waja dan bawal.
Ikan crustacea merupakan kelompok besar dari arthropoda seperti
lobster, kepiting, udang dan rajungan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- 14 -
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Pusat perkotaan yang dimaksud adalah seluruh ibukota
kecamatan.
Huruf b
Rest area merupakan sebuah area tertentu biasanya di
sepanjang jalan raya utama, di mana pengendara dapat
berhenti sejenak untuk bersantai.
Huruf c
Kawasan peruntukan pariwisata merupakan seluruh tempat
wisata.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- 15 -
Pasal 65
Ayat (1)
Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya
berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
1. tata ruang di wilayah sekitarnya;
2. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang
lainnya; dan / atau
3. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
- 16 -
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan
ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap
zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
Penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi disusun
berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada kawasankawasan
strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat
berkembang, kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan
ruang, dan kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait
dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan
pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang,
amplop ruang, dan kualitas ruang.
Pasal 89
Cukup jelas.
- 17 -
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk
perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi,
sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan
diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala
besar \ kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang
dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.
Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling
berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang
penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada
daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam
hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai
imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.
Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan
untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang
melalui penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan nilai jual kena
pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih
tinggi.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
- 18 -
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Ayat (1)
Public awareness merupakan suatu bentuk kesadaran publik
terhadap penataan ruang.
Ayat (2)
Signage merupakan tanda atau rambu yang berisi tentang
informasi atau petunjuk dari suatu hal.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
- 19 -
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 14

KOMENTAR DI SINI